Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Paramadina menghadirkan seminar publik bertajuk “Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis” dengan menghadirkan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.
JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM – Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Paramadina menggelar Seminar Publik Hybrid bertajuk “Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis” di Ruang Granada, Lantai 7 Gedung Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina Cipayung, Selasa (9/6/2026).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Seminar tersebut menghadirkan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, sebagai pembicara utama. Acara dibuka oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Paramadina, Prof. Dr. Ahmad Badawi Saluy, dan dimoderatori Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini.
Dalam paparannya, Jusuf Kalla menegaskan bahwa sejarah Indonesia menunjukkan keterkaitan erat antara krisis ekonomi dan krisis politik. Menurutnya, tekanan ekonomi yang tidak tertangani dengan baik berpotensi memicu gejolak sosial dan politik yang berdampak pada stabilitas nasional.
“Krisis ekonomi selalu ada kaitannya dengan politik. Bung Karno turun karena krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis politik. Harga beras naik, BBM naik, masyarakat melakukan demonstrasi, lalu muncul berbagai gejolak politik. Pak Harto juga mengalami hal serupa saat krisis 1998 hingga akhirnya mengakhiri kepemimpinannya setelah 32 tahun,” ujarnya.
Jusuf Kalla menjelaskan bahwa salah satu indikator penting dalam membaca potensi krisis adalah kondisi nilai tukar rupiah. Menurutnya, kekuatan mata uang sangat dipengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional.
“Mata uang itu soal supply dan demand. Banyak orang menyimpan dolar Amerika Serikat karena tidak percaya kepada rupiah. Semakin banyak orang menyimpan dolar, maka nilai rupiah akan semakin turun,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan agar kondisi ekonomi tidak hanya diukur dari ramainya pusat perbelanjaan. Menurutnya, yang lebih penting adalah melihat daya beli masyarakat di sektor riil.
“Pasar itu ada dua, yaitu pasar modal dan pasar riil. Orang datang ke mal belum tentu untuk berbelanja. Bisa saja hanya mencari tempat yang nyaman atau ber-AC. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana daya beli masyarakat di pasar riil,” jelasnya.
Ia juga menyoroti melemahnya pasar modal yang dinilai mencerminkan menurunnya kepercayaan investor terhadap prospek keuntungan perusahaan. Ketika kepercayaan menurun, investor cenderung melepas kepemilikan sahamnya sehingga pasar mengalami tekanan.
“Pasar modal turun karena masalah kepercayaan. Orang membeli saham karena percaya perusahaan itu akan menghasilkan laba. Ketika kepercayaan menurun, saham-saham dilepas,” ujarnya.
Menurut Jusuf Kalla, persoalan ekonomi yang berkepanjangan juga dapat memicu berbagai masalah sosial. Ia menilai meningkatnya angka kriminalitas tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan.
“Ketika banyak orang menganggur dan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, berbagai persoalan sosial akan muncul. Kasus pencurian dan kejahatan jalanan yang ramai dibicarakan harus menjadi perhatian bersama karena ekonomi dan kondisi sosial saling berkaitan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jusuf Kalla menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam memberikan solusi atas berbagai tantangan bangsa. Ia menilai universitas tidak hanya bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menghasilkan penelitian yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan publik.
“Tugas universitas pertama adalah mencerdaskan bangsa. Kedua, memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah melalui hasil-hasil penelitian. Kampus harus mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi peran Universitas Paramadina yang dinilai aktif menyampaikan kajian dan pandangan kritis terhadap berbagai isu nasional.
Di bidang fiskal, Jusuf Kalla menyoroti pentingnya efisiensi anggaran negara. Pemerintah, menurutnya, perlu segera mengevaluasi berbagai pengeluaran yang tidak memberikan dampak produktif terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Pengeluaran yang tidak produktif harus dikurangi. Jangan terlalu lama. Langsung saja ambil keputusan mengenai beban mana yang harus dipotong agar fiskal negara menjadi lebih sehat,” ujarnya.
Selain tantangan fiskal, Indonesia juga dinilai akan menghadapi sejumlah risiko besar dalam beberapa tahun mendatang. Salah satunya adalah ancaman El Nino yang berpotensi menurunkan produksi pangan nasional dan meningkatkan kebutuhan impor.
“Kalau El Nino berlangsung selama tujuh bulan, produksi padi bisa menurun. Kita harus mengimpor pangan dan tentu membutuhkan dana yang besar. Ini harus diantisipasi sejak sekarang,” katanya.
Jusuf Kalla juga menyinggung potensi krisis kelistrikan akibat terbatasnya pembangunan infrastruktur energi dalam beberapa tahun terakhir, serta meningkatnya beban subsidi yang dapat menekan keuangan negara.
Menutup paparannya, ia menyebut kondisi ekonomi nasional saat ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni dampak konflik global seperti perang di Timur Tengah dan Rusia-Ukraina, tingginya beban utang negara, serta pentingnya manajemen krisis yang efektif melalui pengendalian defisit anggaran dan efisiensi belanja pemerintah.
“Manajemen krisis harus dilakukan dengan mengurangi utang melalui pengendalian defisit APBN. Semua pengeluaran yang tidak produktif perlu dikurangi atau dihapus agar ekonomi dapat lebih sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Tokoh utama dalam seminar tersebut adalah Jusuf Kalla.
======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
