KBB, NyaringIndonesia.com – Komunitas Swadaya Cililin Bersatu (KSCB) dan Himpunan Masyarakat Nasionalis Cililin (HIMANCI) menolak safari politik calon presiden Anies Baswedan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kedua kelompok ini bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi untuk mencabut izin pelaksanaan acara tersebut, yang dijadwalkan pada Minggu, 8 Oktober 2023, di Lapang Warung Awi, Desa Bongas, Kecamatan Cililin.
Dalam menghadapi penolakan tersebut, sejumlah pendukung Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, yang dikenal dengan Cak Imin, yang tergabung dalam Kesatuan Wanita Indonesia untuk Anies-Imin atau KAWANI Amin, memberikan tanggapannya.
Mereka menegaskan bahwa kegiatan safari politik Anies Baswedan di Cililin adalah bagian dari hak konstitusi yang harus dihormati.
Mereka bahkan menyebut penolakan tersebut sebagai bentuk kejahatan terhadap demokrasi, dan bersiap untuk melindungi hak konstitusional mereka.
“Kita mendukung kedatangan calon pemimpin kami. Kita siap pasang badan,” kata Ketua Umum KAWANI Amin Lia Yuliani Rosali, Jumat, 6 Oktober 2023.
Bahkan, dia menyatakan kesiapannya untuk mempertahankan hak mereka agar bisa menyambut dan mendengarkan pidato dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
“Kok aneh ada yang menolak kunjungan. Bisa jadi ada permainan elite yang ketakutan Anies-Imin jadi pemimpin Indonesia,” tambahnya.
Lia Yuliani Rosali kemudian menyampaikan dugaan bahwa penolakan tersebut mungkin berasal dari pihak-pihak yang merasa terancam dalam Pemilihan Umum Serentak 2024.
Dia menganggapnya sebagai taktik politik untuk menghalangi Anies-Imin menjadi pemimpin Indonesia.
“Kami ingin melihat Pak Anies dan Pak Muhaimin langsung. Banyak yang mengharapkan beliau datang,” ujarnya.
Mengenai organisasi ini, Lia menjelaskan bahwa mereka telah membentuk kepengurusan KAWANI Amin di seluruh Kota Kabupaten di Jawa Barat, dengan rencana untuk memperluas kehadirannya di luar Jawa dalam waktu dekat.
Situasi ini mencerminkan kompleksitas politik lokal yang selalu hadir dalam dinamika pemilihan umum di Indonesia, dengan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki pandangan dan dukungan yang berbeda terhadap kandidat-kandidat tertentu.
