Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), Dr. Suriyanto PD., S.H., M.H., M.Kn.,
PURWAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM – Aktivitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang kerap dibagikan melalui media sosial kembali mendapat sorotan. Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), Dr. Suriyanto PD., S.H., M.H., M.Kn., menilai penyebutan Dedi Mulyadi atau KDM sebagai “Gubernur Konten” tidak tepat jika konten tersebut dipahami sebagai sarana menyampaikan aktivitas pemerintahan kepada publik.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurut Suriyanto, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin tidak lagi harus menunggu pemberitaan media konvensional untuk menyampaikan kegiatan maupun kebijakan kepada warga.
“Ketika pemimpin kerja nyata dan dilaporkan langsung lewat HP, malah dihina sebagai Gubernur Konten. Inilah logika terbalik yang sedang menyerang KDM,” kata Suriyanto dalam keterangan tertulisnya.
Ia menyebut pola kepemimpinan di era digital memungkinkan masyarakat melihat langsung berbagai aktivitas pejabat publik melalui platform digital. Dalam pandangannya, KDM memanfaatkan perubahan tersebut dengan membagikan berbagai kegiatan pemerintahan kepada masyarakat.
“Dia tidak menunggu ditulis wartawan, tidak menunggu dipuji bawahan. Dia langsung siarkan sendiri capaiannya, dari sungai yang dibersihkan, jalan yang diperbaiki, sampai pungli yang dibongkar,” ujarnya.
Suriyanto juga menilai konten yang dibuat KDM berbeda dengan konten hiburan semata. Ia menyebut sejumlah unggahan mengenai kegiatan pemerintahan dapat dipandang sebagai bentuk penyampaian informasi publik secara langsung dan dapat menjadi bahan yang diverifikasi masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah aktivitas yang pernah ditampilkan, mulai dari pembersihan Sungai Citarum, penindakan dugaan pungutan liar di Samsat yang disiarkan secara langsung, hingga kegiatan penanganan jalan rusak di sejumlah wilayah.
“Justru pemimpin yang anti konten itulah yang harus dipertanyakan. Kenapa takut memperlihatkan kerjanya?” kata Suriyanto.
Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan Suriyanto mengenai pola komunikasi pemerintahan di era digital.
Selain aspek komunikasi pemerintahan, Suriyanto menyoroti cara KDM memadukan penggunaan media digital dengan identitas budaya Sunda.
Menurut dia, penggunaan iket Sunda, bahasa Sunda, serta sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan tradisi dan penghormatan kepada orang tua menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital tidak selalu harus berjarak dari budaya lokal.
“Yang paling penting, KDM tetap menjaga budaya leluhur di tengah gempuran digital. Dia pakai iket Sunda, dia ngomong Sunda, dia hormat ke orang tua,” ujarnya.
Suriyanto menilai fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan bukan hanya sebagai sarana komunikasi pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang untuk memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat luas.
Ia kemudian membandingkan pola komunikasi pemimpin di era sebelumnya dengan kondisi saat ini. Menurutnya, pemimpin pada era digital memiliki ruang lebih besar untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung pada media konvensional maupun materi publikasi seperti baliho.
“Maka berhentilah menghina KDM sebagai Gubernur Konten. Lebih baik Gubernur Konten yang kerjanya nyata, daripada Gubernur Baliho yang kerjanya hanya janji,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Suriyanto mengatakan PWRI dan insan pers memiliki peran untuk mengawal informasi mengenai kinerja pejabat publik agar dapat diketahui sekaligus diperiksa oleh masyarakat.
“Indonesia butuh 38 KDM di 38 provinsi. Pemimpin yang tidak takut kamera, tidak takut live, karena memang kerjanya bersih,” pungkas Suriyanto.
