CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM berbuntut aksi penolakan dari berbagai elemen termasuk serikat buruh di 34 provinsi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Seperti halnya diwilayah lain, sejumlah serikat buruh Kota Cimah seperti SBSI92, KSPSI, SPN, FSPMI, GOBSI, KASBI, dan mahasiswa melakukan aksi  longmarch dari wilayah kawasan industri Kota Cimahi menuju Kantor DPRD Kota Cimahi.
Wakil Sekretaris DPC SPSI Kota Cimahi sekaligus Wakil Pimpinan Daerah SP RTMM SPSI Jawa Barat, Robi Solihin mengaku meski longmarch yang di lakukan para serikat buruh jaraknya lumayan jauh, namun ia melihat semangat teman-teman buruh tetap berkobar.
“Kami tidak peduli jarak yang harus kami tempuh meski harus bercucuran keringat tetap akan kami lakukan, demi menolak kenaikan BBM,” seru Robi disela aksinya di depan Kantor DPRD Kota Cimahi. Senin (19/09/2022).
Ia menyebut, selain menolak kenaikan BBM seluru serikat buruh Kota Cimahi juga menolak kenaikan harga bahan pokok, meminta pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja no 11/2020, Naikan UMK, tahun 2023 sebesar 25%, dan yang terakhir meminta Wali Kota untuk menekan angka pengangguran.
Atas aksi tadi, lanjut Robi, Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnain juga sepakat dengan buruh menolak adanya kenaikan BBM. Bentuk dukungannya itu, Ketua DPRD Kota Cimahi langsung membuatkan surat rekomendasi untuk Presiden.
Hal serupa juga disampaikan Wali Kota Cimahi Ngatiyana yang menolak kenaikan BBM. Dukungan penolakannya itu tadi disampaikan Wali Kota didepan massa yang berunjuk rasa.
“Tadi gamblang saya dengar, pa Wali Kota Ngatiyana juga menolak kenaikan BBM,” terang Robi.
Lebih lanjut ia menambahkan, kelelahan massa aksi selain terbayar dengan bentuk dukungan dari kedua pimpinan Kota Cimahi, pengunjuk rasa juga mendapat bantuan beras dari pihak Polres Kota Cimahi.
“Terima kasih saya ucapkan kepada Polres atas bantuan berasnya dan pengawalan selama tadi di jalan,” tutupnya.
