Jakarta, NyaringIndonesia.com – Tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) periode 2022–2024. Penggeledahan dilakukan di Medan, Sumatra Utara, dan Pekanbaru, Riau, pada 12–14 Februari 2026.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan 11 lokasi berada di Medan dan 5 lokasi lainnya di Pekanbaru. Objek penggeledahan meliputi rumah tinggal, kantor, hingga pihak-pihak yang terafiliasi dengan para tersangka.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti elektronik seperti laptop, CPU, serta alat komunikasi. Selain itu, turut diamankan dokumen perusahaan, aset-aset terkait perkara, dan enam unit kendaraan, termasuk satu mobil mewah merek Alphard.
“Penggeledahan dilakukan di rumah kediaman, kantor, juga beberapa pihak yang terafiliasi dengan tersangka,” ujar Anang di Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Kasus ini bermula dari kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang diterapkan pemerintah. Dalam proses penyidikan, ditemukan dugaan rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO yang secara sengaja diklaim sebagai POME atau Palm Acid Oil (PAO).
Modus tersebut diduga melibatkan oknum penyelenggara negara yang menerima kickback guna meloloskan ekspor dengan klasifikasi tidak sesuai. Akibat praktik tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian antara Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun dari penerimaan yang tidak dibayarkan.
Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara ini. Tiga di antaranya berasal dari unsur penyelenggara negara, yakni pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta pejabat di Kementerian Perindustrian.
Salah satu tersangka adalah R. Fadjar Donny Tjahjadi selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang kini menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT. Selain itu, Lila Harsyah Bakhtiar selaku pejabat di Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian RI, serta Muhammad Zulfikar selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.
Kejagung menyatakan pemeriksaan masih terus berjalan dengan lebih dari 30 saksi telah dimintai keterangan guna memperkuat konstruksi perkara dan menelusuri aliran dana dalam kasus tersebut.
=======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
