Kepala Seksi Intelijen Kejari Cimahi, Fajrian Yustiardi, menegaskan peran Kejari Cimahi dalam memastikan program pemerintah kota berjalan dengan baik melalui mekanisme pengawalan dan pendampingan, bukan bersifat represif
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi menegaskan perannya dalam memastikan program pemerintah kota berjalan dengan baik melalui mekanisme pengawalan dan pendampingan, bukan bersifat represif.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Cimahi, Fajrian Yustiardi, menyampaikan bahwa tugas utama kejaksaan dalam program strategis daerah adalah melakukan pengamanan dan pengawalan agar pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.
” Program PPM menjadi salah satu agenda strategis Pemerintah Kota Cimahi, membutuhkan dukungan pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran.” kata Fajrian usai hadiri sosialisasi pengawasan PPM di Aula Kecamtan Cimahi Tengah. Selasa (12/05/26).
Karenanya, Kejari Cimahi hadir untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan tidak menyimpang dari tujuan awal.
Selain melakukan pendampingan di tingkat perencanaan dan pelaksanaan, Kejari Cimahi juga memperkuat pengawasan hingga ke tingkat lingkungan melalui program “Jaksa Sahabat RT/RW”.
” Program ini kami harapkan dapat membantu menjangkau wilayah yang lebih luas mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan.” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, kanjut Fajrian, kejaksaan juga melakukan pemantauan langsung ke lapangan melalui kunjungan dan evaluasi berkala, termasuk pengecekan data penyerapan anggaran serta progres kegiatan di setiap wilayah.
” Keterlibatan masyarakat menjadi bagian yang sangat penting dalam pengawasan suatu program.” lanjutnya.
Fajrian menegaskan, masyarakat dapa turut memantau serta menyampaikan informasi terkait pelaksanaan program pemerintah di lingkungan melalui sistem pelaporan berbasis digital.
” Kami berharap, melalui mekanisme digital yang sangat mudah diakses saat ini, , seluruh lapisan masyaraka dapa turut memantau program pemerintah daerah agar dapat berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.” tutupnya. (Bzo)
