Jakarta, NyaringIndonesia.com – Pemerintah telah menggelontorkan dana jumbo senilai Rp200 triliun ke sistem perbankan nasional sejak pertengahan September 2025. Penempatan dana ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui ekspansi kredit produktif.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Namun, meski bank-bank pelat merah melaporkan realisasi penyaluran yang tinggi, muncul pertanyaan krusial: ke mana sebenarnya dana ini mengalir?
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi penyerapan dana ini cukup cepat, dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tercatat sebagai yang paling agresif. Hingga awal Oktober, bank ini telah menyalurkan 74% dari total dana Rp55 triliun yang mereka terima.
Namun, di tengah euforia penyaluran dana, kondisi makroekonomi dan mikro masih dibayangi tantangan berat. Indeks kepercayaan konsumen melemah dan mencapai titik terendah dalam tiga tahun terakhir. Dunia usaha cenderung menahan ekspansi, sementara angka pengangguran dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih tinggi.
Dalam laporan resmi Kementerian Keuangan, lima bank Himbara Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI telah menerima dana segar yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI). Masing-masing Bank Mandiri, BRI, dan BNI mendapatkan alokasi Rp55 triliun. BTN menerima Rp25 triliun, sementara Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapatkan Rp10 triliun.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengungkapkan bahwa rata-rata penyerapan dana di bank BUMN sudah cukup tinggi. Hingga 9 Oktober 2025, realisasinya adalah sebagai berikut:
- Bank Mandiri: 74%
- BRI: 62%
- BNI: 50%
- BTN: 19%
- BSI: 55%
“Perkembangannya cukup menarik. Mandiri, misalnya, sudah menyerap lebih dari 70%. Ini menunjukkan bank mulai bergerak cepat,” ujar Febrio di Jakarta.
Febrio juga menyebut bahwa saat ini belum ada permintaan resmi tambahan likuiditas dari bank Himbara. Namun, indikasi keinginan untuk mendapatkan tambahan dana mulai terlihat. “Mungkin mereka ingin mengajukan. Kita lihat nanti,” tambahnya.
BRI dan Mandiri menjadi dua bank dengan penyerapan paling masif. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, mengklaim bahwa dari total Rp55 triliun yang diterima, sekitar 65% telah disalurkan, dan sisanya akan diserap sepenuhnya hingga akhir Oktober.
Hery menjelaskan bahwa dana tersebut mengalir ke sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri kecil menengah. BRI memanfaatkan jaringan nasabah mikro dan UMKM untuk mempercepat penyaluran, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes).
“Di BRI penyaluran relatif mudah karena banyak nasabah UMKM yang membutuhkan pembiayaan. Setiap hari, booking kredit mikro dan SME kami bisa mencapai Rp1,2 triliun hingga Rp1,5 triliun,” ujar Hery.
Senada, Bank Mandiri memfokuskan dana pemerintah untuk sektor-sektor strategis, khususnya industri padat karya yang berorientasi ekspor, serta sektor UMKM. Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, mengatakan bahwa dana ini menjadi katalis untuk memperluas fungsi intermediasi.
“Dengan tambahan dana Rp55 triliun dari pemerintah, kapasitas pembiayaan kami semakin kuat untuk mendukung sektor ketahanan pangan, energi terbarukan, layanan kesehatan, manufaktur, dan kawasan industri,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Di balik optimisme perbankan, kondisi riil masih menantang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa penempatan dana pemerintah adalah strategi untuk mengaktifkan kembali fungsi intermediasi perbankan dan menekan cost of fund.
“Dana Rp200 triliun ini ditujukan agar bank tidak hanya menghitung bonus akhir tahun, tetapi mulai berpikir bagaimana uang ini bisa bekerja secara maksimal dalam tiga bulan,” kata Airlangga saat berbicara di Investor Daily Summit 2025.
Airlangga juga menyoroti tingginya angka undisbursed loan atau kredit yang belum disalurkan, yang mencapai Rp2.300 triliun per September 2025. Ini dinilai sebagai potensi besar untuk digerakkan ke sektor riil.
“Kalau undisbursed loan ini bisa dipacu, dampaknya ke investasi dan pertumbuhan ekonomi akan sangat signifikan,” tambahnya.
Meski bank-bank pelat merah mengklaim bahwa dana pemerintah mengalir ke sektor produktif, sorotan publik tetap tajam. Pertanyaan utama tetap: seberapa besar dampak riil dari penempatan dana tersebut terhadap penciptaan lapangan kerja, pemulihan UMKM, dan penguatan daya beli masyarakat?
Transparansi aliran dana menjadi kunci. Pemerintah dituntut memastikan bahwa injeksi likuiditas benar-benar digunakan untuk mendorong aktivitas ekonomi dan bukan sekadar mempercantik neraca bank menjelang akhir tahun.
Dengan kondisi ekonomi yang masih rapuh, efektivitas dari kebijakan penempatan dana ini akan sangat menentukan arah pemulihan nasional ke depan.
==================
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
