CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Proses penerimaan murid baru (SPMB) di Kota Cimahi mendapat perhatian langsung dari Ketua DPRD, Wahyu Widyatmoko.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ia menyambangi SMPN 15 Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan , untuk meninjau langsung jalannya pelaksanaan ⁷SPMB sekaligus menanggapi laporan masyarakat terkait sejumlah kendala teknis.
Dalam kunjungannya, Wahyu menerima masukan dari pihak sekolah dan panitia SPMB. Salah satu sorotan utama adalah masih adanya orang tua calon siswa yang belum memahami alur pendaftaran secara digital, serta beberapa hambatan teknis dalam penggunaan aplikasi SPMB.
“Kami menerima sejumlah aduan masyarakat. Masih ada yang kesulitan mengakses sistem atau tidak paham prosedurnya. Ini harus jadi perhatian bersama,” ujar Wahyu. Selasa (24/06/25).
Ia menegaskan bahwa pihaknya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Cimahi berkomitmen mengawal proses penerimaan agar berjalan transparan dan sesuai aturan.
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menarik kembali data pendaftaran jika ditemukan indikasi manipulasi atau pelanggaran.
“Kalau ada yang main-main, terutama panitia yang terbukti curang atau merugikan peserta, kami akan minta data ditarik dan dikoreksi,” tegasnya.
Selain menyoroti teknis SPMB, Wahyu juga mendengarkan aspirasi guru terkait kondisi sarana prasarana sekolah. SMPN 15 Cibeber diketahui masih menempati bangunan kontrakan dan belum memiliki gedung sekolah permanen.
“Permasalahan ini sudah lama kami ketahui. DPRD juga sudah menganggarkan agar SMPN 15 Cibeber punya gedung sendiri. Tinggal menunggu langkah lanjut dari dinas pendidikan,” kata Wahyu.
Sementara itu, Kepala SMPN 15 Cibeber, Tatang Supriatna, menyambut positif kunjungan tersebut. Menurutnya, kehadiran Ketua DPRD memberikan dorongan moril bagi guru dan staf sekolah.
“Kami senang bisa berdiskusi langsung. Terkait pelaksanaan SPMB sendiri, di sekolah kami relatif berjalan lancar. Kendala teknis sempat terjadi, tapi bisa kami atasi,” ungkap Tatang.
Ia juga berharap dukungan penuh dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan aset sekolah, agar ke depan proses belajar-mengajar bisa berlangsung lebih nyaman dan representatif.
