Cirebon, NyaringIndonesia.com – Polemik keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan setelah Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Cirebon Raya, Heru Subagia, mengeluarkan pernyataan keras menyikapi pelaporan sejumlah alumni UGM ke pihak kepolisian.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam keterangannya yang disampaikan melalui kanal YouTube ARNet TV pada Jumat (25/4/2025), Heru menyayangkan tindakan hukum terhadap rekan-rekannya yang ia sebut tengah memperjuangkan transparansi dan keadilan.
“Mereka seharusnya mendapat dukungan, bukan justru dikriminalisasi. Ini bukan soal pribadi, ini soal hak publik untuk tahu,” tegas Heru.
Heru menyebut beberapa nama yang kini sedang menghadapi proses hukum, antara lain Dokter Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar, serta Rizal Fadilah. Menurutnya, tuduhan terhadap mereka muncul karena keterlibatan mereka dalam menyuarakan keraguan atas keaslian ijazah Presiden Jokowi.
“Yang terjadi justru sebaliknya, saudara-saudari kita diperlakukan tidak adil karena menyampaikan gugatan secara legal terhadap hal yang mereka yakini,” tambah Heru.
Lebih lanjut, Heru menegaskan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan negara, termasuk transparansi terkait dokumen pendidikan pejabat publik.
“Ijazah Presiden itu harusnya bisa diklarifikasi secara terbuka, dibuktikan, dan dipublikasikan,” ujarnya.
Heru juga mengkritik sejumlah LSM yang dinilai terlalu membela mantan presiden tanpa membuka ruang diskusi objektif. Ia menyebut ada indikasi upaya membungkam suara-suara yang kritis terhadap isu ini.
“Upaya pembungkaman oleh elemen masyarakat pro-Jokowi bisa menimbulkan dampak besar terhadap konstelasi politik nasional,” ucap Heru.
Meski demikian, Heru tetap menyampaikan dukungan moral kepada para rekannya yang kini tengah berhadapan dengan proses hukum. Ia mengajak sesama alumni UGM untuk terus memperjuangkan keterbukaan dan demokrasi.
“Kami alumni akan terus mendorong keterbukaan publik, terutama terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pejabat negara. Akses informasi itu hak masyarakat,” tutupnya.
Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto juga angkat suara dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media nasional, menekankan bahwa semangat supremasi sipil di Indonesia justru berasal dari dalam tubuh TNI sendiri.
“Yang mendorong TNI tunduk ke sipil itu justru pemimpinnya sendiri,” kata Prabowo.
Ia menyebut sejumlah nama, seperti Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan dirinya sendiri, sebagai tokoh yang mendorong transformasi TNI ke arah yang lebih demokratis.
Prabowo mengisahkan bagaimana dirinya menerima keputusan pemberhentian dari Presiden B.J. Habibie secara patuh, meski saat itu ia memegang komando pasukan besar.
“Saya diberhentikan, dan saya siap. Tidak ada perlawanan, meski saya pegang pasukan terbanyak,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa TNI memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas nasional, dan mengimbau publik agar tidak terus menerus membangun narasi negatif terhadap institusi tersebut.
“Kalau tidak ada TNI, republik ini bisa goyah. Mari kita objektif,” pungkasnya.
==============
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
