Perangkat suara di meja juri disebut bermasalah saat lomba berlangsung, memicu perdebatan usai protes tim SMAN 1 Pontianak viral di media sosial.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!KALBAR, NYARINGINDONESIA.COM – Polemik penilaian dalam ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat diduga dipicu kendala teknis pada sistem audio saat perlombaan berlangsung. Speaker yang terhubung ke meja dewan juri disebut tidak berfungsi optimal sehingga jawaban peserta tidak terdengar secara utuh.
Keterangan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadrie, menyusul ramainya protes dari tim SMA Negeri 1 Pontianak terkait hasil penilaian lomba.
“Berdasarkan informasi yang saya terima, speaker yang mengarah ke dewan juri mengalami gangguan. Akibatnya, jawaban peserta kurang terdengar jelas di meja juri. Sementara di siaran YouTube maupun di area penonton, suara tetap terdengar normal,” ujar Faisal, Senin (11/5/2026).
Ia menilai persoalan teknis tersebut berpotensi memengaruhi proses penilaian. Sebab, jawaban peserta yang terdengar jelas oleh publik dan penonton belum tentu diterima dengan baik oleh dewan juri selama pertandingan berlangsung.
Perdebatan mengenai hasil lomba mulai mencuat setelah video protes dari tim SMAN 1 Pontianak beredar luas di media sosial. Dalam video itu, peserta mempertanyakan keputusan juri yang menyatakan jawaban mereka keliru dengan alasan pengucapan tidak terdengar jelas.
Di sisi lain, sejumlah warganet menilai jawaban yang disampaikan tim SMAN 1 Pontianak memiliki substansi serupa dengan jawaban dari SMAN 1 Sambas yang justru dinyatakan benar dan memperoleh nilai.
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson Azroi, menilai penyelenggaraan kompetisi berskala nasional seharusnya telah dilengkapi sistem rekam digital yang memadai untuk mengantisipasi sengketa penilaian.
“Di era digital sekarang, kegiatan sekelas MPR semestinya memiliki perangkat rekaman yang bisa diputar ulang kapan saja, terutama ketika terjadi protes atau saat juri kurang fokus mendengar jawaban peserta,” kata Harisson.
Menurutnya, dokumentasi audio maupun video dapat menjadi alat verifikasi yang objektif ketika muncul keberatan dari peserta atau sekolah pendamping.
“Kalau ada sanggahan, rekaman bisa langsung diputar ulang sehingga proses penilaian lebih transparan dan adil bagi semua pihak,” pungkasnya.
======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
