CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Upaya memperkuat kebijakan publik berbasis riset terus didorong Pemerintah Kota Cimahi melalui kemitraan strategis dengan perguruan tinggi. Salah satu langkah konkret ditunjukkan lewat kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Cimahi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kolaborasi tersebut ditandai dengan pelaksanaan Kick Off dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Kebijakan dan Inovasi Daerah yang digelar di Aula FISIP Unjani, Senin (9/2), sekaligus menjadi penanda dimulainya pembentukan Laboratorium Kebijakan dan Inovasi Daerah Kota Cimahi Tahun 2026.
Laboratorium ini dirancang sebagai ruang bersama antara pemerintah daerah dan akademisi untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan, terutama dalam memastikan kebijakan dan inovasi daerah disusun secara ilmiah, terukur, dan berbasis data.
Kepala BAPPERIDA Kota Cimahi, Adet Chandra Purnama, menyampaikan bahwa selama ini penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti Renja dan Renstra masih belum sepenuhnya ditopang oleh kajian akademik yang memadai. Kondisi tersebut berdampak pada lahirnya inovasi yang kurang terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
Melalui keberadaan laboratorium ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap proses perumusan kebijakan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan terhubung langsung dengan hasil riset, policy brief, dan policy paper yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Laboratorium Kebijakan dan Inovasi Daerah juga akan difokuskan untuk mendukung 17 program prioritas atau janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2025–2029. Dukungan tersebut mencakup perencanaan inovasi, penyusunan naskah kebijakan, hingga integrasi kebijakan dan inovasi ke dalam Renja Tahun 2027.
Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan FISIP Unjani turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menjadi payung hukum pelaksanaan riset, pendampingan inovasi, serta integrasi perencanaan pembangunan daerah.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa sinergi antara kebijakan, strategi, inovasi, program, dan penganggaran menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, arah kebijakan yang jelas harus ditetapkan sejak awal agar perangkat daerah memiliki pedoman yang kuat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran.
“Melalui kemitraan dengan kalangan akademisi, kami optimistis kualitas kebijakan publik akan semakin meningkat dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.” tandasnya. (Bzo)
