CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Ike Hikmawati (Fraksi PKS), menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan legislatif di tengah meningkatnya dinamika dan tantangan pelayanan publik.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurutnya, pengawasan bukan hanya prosedur formal, tetapi juga tanggung jawab moral untuk memastikan setiap layanan pemerintah berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
“Komisi IV berkewajiban memastikan setiap layanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, bukan hanya sekadar program di atas kertas,” ujar Ike, Rabu (10/12/2025).
Ike menilai sejumlah persoalan, terutama di sektor kesehatan, masih membutuhkan perhatian serius. Meski Pemerintah Kota Cimahi telah menyediakan layanan persalinan 24 jam serta rawat jalan sore di beberapa puskesmas, tantangan terkait kualitas dan konsistensi pelayanan masih kerap muncul.
Keluhan masyarakat terhadap layanan RSUD Cibabat, termasuk beredarnya video penanganan pasien BPJS di media sosial, menjadi pengingat bahwa kemudahan akses harus dibarengi dengan pelayanan yang aman, layak, dan bermartabat.
Di bidang pendidikan dan kebudayaan, Komisi IV juga menyoroti ketidakmerataan sarana dan prasarana sekolah serta kesenjangan kualitas pendidikan. Kondisi ini dinilai dapat menghambat peningkatan daya saing sumber daya manusia di Kota Cimahi.
Pada sektor ketenagakerjaan dan perlindungan sosial, Ike meminta agar program pelatihan kerja, penyerapan tenaga kerja, serta perlindungan perempuan dan anak dijalankan secara serius dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Tidak boleh ada layanan setengah-setengah. Seluruh instansi mitra Komisi IV harus bekerja maksimal dan bertanggung jawab kepada publik,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kota Cimahi memastikan seluruh fungsi DPRD, baik legislasi, anggaran, maupun pengawasan, akan dijalankan secara tegas dan terukur agar setiap program pemerintah benar-benar hadir sebagai pelayanan nyata bagi masyarakat.
