Persoalan ketenagakerjaan di Jawa Barat, termasuk di Kota Cimahi, masih menjadi tantangan besar yang perlu segera ditangani
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Persoalan ketenagakerjaan di Jawa Barat, termasuk di Kota Cimahi, masih menjadi tantangan besar yang perlu segera ditangani. Tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan membuat angka pengangguran tetap menjadi isu utama di daerah tersebut.
Kondisi ini turut menjadi perhatian pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berbagai upaya terus dilakukan, salah satunya melalui program pelatihan kerja mandiri yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi untuk mendorong lahirnya wirausahawan baru sebagai alternatif solusi mengurangi pengangguran.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan pelatihan kerja mandiri bagi peserta dari Kota Cimahi yang berlangsung di Villa Neglasari, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pada Senin (18/05/26).
Kepala Disnaker Kota Cimahi, Asep Ajat Jayadi, menyebut bahwa situasi ketenagakerjaan di Jawa Barat masih menunjukkan tekanan yang cukup besar.
Saat ini, kata Asep, jumlah angkatan kerja di Jawa Barat yang mencapai hampir 25 juta orang belum sepenuhnya terserap oleh pasar kerja, sehingga masih menyisakan sekitar 1,79 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan.
” Ini menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan kita masih sangat besar dan perlu penanganan bersama,” ujar Asep Jayadi dalam kegiatan pelatihan kerja mandiri bagi peserta dari Kota Cimahi yang berlangsung di Villa Neglasari, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pada Senin (18/05/26).
Ia juga menyoroti kondisi di Kota Cimahi yang meskipun tidak memiliki jumlah penduduk sebesar daerah lain, namun masih menghadapi tingkat pengangguran yang relatif tinggi.
” Cimahi memang bukan daerah dengan jumlah penduduk besar seperti Bekasi, tetapi tingkat penganggurannya masih cukup tinggi secara persentase,” katanya.
Asep menjelaskan bahwa struktur tenaga kerja di Jawa Barat saat ini masih didominasi oleh sektor informal. Hal ini menjadi salah satu dasar pemerintah untuk mengarahkan program pelatihan agar masyarakat mampu menciptakan pekerjaan sendiri.
” Sekitar 46 persen bekerja di sektor formal, sementara lebih dari 54 persen berada di sektor informal. Karena itu, kita dorong peserta pelatihan agar bisa mandiri dan bahkan membuka lapangan kerja baru,” jelasnya.
Melalui Balai Latihan Kerja Mandiri (BLKM), pemerintah menargetkan lahirnya wirausahawan baru, sedangkan Balai Latihan Kerja Kompetensi difokuskan untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap masuk ke industri.
Asep juga menegaskan bahwa peserta pelatihan akan tetap dipantau setelah program selesai untuk melihat sejauh mana perkembangan mereka, baik dalam dunia kerja maupun usaha.
” Nanti akan dimonitor, apakah sudah bekerja atau sudah membuka usaha sesuai keterampilan yang dipelajari,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalankan program pelatihan, meski tidak semua kebutuhan masyarakat dapat langsung terpenuhi.
Dalam kesempatan itu, Asep juga mengingatkan peserta agar memanfaatkan pelatihan yang diikuti karena jumlah peminat yang tinggi membuat seleksi cukup ketat.
Selain itu, Disnakertrans Provinsi Jawa Barat juga menyediakan berbagai pelatihan lain, termasuk kursus bahasa untuk persiapan kerja ke luar negeri melalui layanan bagi pekerja migran Indonesia.
” Untuk itu, kami menghimbau pada masyarakat untuk aktif memantau informasi ketenagakerjaan melalui kanal resmi Disnaker agar tidak tertinggal peluang kerja maupun pelatihan yang tersedia.” pungkasnya. (Bzo
