Korlantas Polri Usulkan Penghapusan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Polri
Korlantas Polri Usulkan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

BALI, NyaringIndonesia.com –  Usulkan penghapusan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN2) dan pajak progresif kendaraan, tengah di usulkan Korlantas Polri.

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, beralasan untuk menertibkan data kepemilikan kendaraan dan menstimulus masyarakat agar semakin patuh untuk membayar pajak.

“Kami usulkan agar balik nama ini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Biar masyarakat ini mau semua bayar pajak,” kata Yusri saat rapat kordinasi Samsat tingkat nasional di Kuta, Bali, Rabu (24/8/2022

Berdasarkan data yang diperolehnya, salah satu alasan banyak orang tidak membayar pajak kendaraan bermotor karena pembeli kendaraan bekas tidak mengganti identitas kepemilikan nama kendaraan lantaran biayanya yang mahal.

Sementara untuk usulan penghapusan pajak progresif, Yusri menyebut banyak pemilik kendaraan asli memakai nama orang lain dalam untuk data kendarannya untuk menghindari pajak progresif.

BACA JUGA:  Harus Layani Masyarakat Sebaik Mungkin, Kapolsek Batujajar: Itu Sudah Kewajiban Kami

Selain itu, Yusri menuturkan adanya pemilik kendaraan yang menggunakan nama perusahaan agar menghindari pajak.

“Pajak untuk PT itu kecil sekali, rugi negara ini. 95 persen mobil mewah di Indonesia pakai nama PT agar pajaknya kecil. Makanya kita usulkan pajak progresif dihilangkan saja sudah, biar orang yang punya mobil banyak itu senang, enggak usah pakai nama PT lagi cuma takut aja bayar pajak progresif,” paparnya.

Yusri menyatakan akan mengusulkan itu kepada kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati. Hal itu demi pendapatan daerah meningkat. Timbal balik dari pendapatan daerah meningkat ialah fasilitas publik akan dapat maksimal diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

BACA JUGA:  AHY Ingatkan Pemerintah Sejumlah Hal

“Bukan urusan polisi pajak, urusan Suspenda, tapi kami bersinergi disana, terutama soal data,” pungkasnya.

Single Data

Yusri juga menyampaikan adanya perbedaan jumlah kendaraan bermotor antara Kepolisian, PT Jasa Raharja dan Kemendagri.

Data kendaraan bermotor di Kepolisian melalui aplikasi lebih dari 149 juta, di Jasa Raharja ada 137 juta sementara di Kemendagri hanya 112 juta.

Menurut Yusri, hal itu bisa terjadi karena pemilik kendaraan tidak melaporkan keadaan kepemilikan kendaraannya. Semisal kendaraanya hilang, sudah rusak dan atau tidak bayar pajak sehingga datanya terhapus.

“Semua kendaaraan bermotor yang terdaftar ke polisi itu datanya masih ada, datanya lengkap,”

Yusri mengatakan perbedaan data kendaraan itu mempengaruhi pada data kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karenanya, Yusri berharap dengan adanya rakor Samsat tingkat nasional yang dihadiri berbagai stakeholder terkait, masalah data ini bisa disamakan.

BACA JUGA:  Hindari Mengisi BBM Oplosan, Anda Bisa Bedakan Dengan Cara Berikut

“Kami sedang mengatur single data untuk menyatukan dan menyamakan semua data,” ujarnya.

BERITA TERBARU

Aplikassi e-TJSP Hadir Untuk Solusi

PEKANBARU, NyaringIndonesia.com – Bupati Bengkalis kasmarni launching aplikasi Elektronik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (e-TJSP) “Tanjak Bermasa” Kabupaten