Pemerintah Kota Cimahi terus memperkuat upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh ialah mengembangkan Program Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan Berorientasi Destinasi Wisata yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor guna membangun kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Pemerintah Kota Cimahi terus memperkuat upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh ialah mengembangkan Program Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan Berorientasi Destinasi Wisata yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor guna membangun kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan Berorientasi Destinasi Wisata yang digelar di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Selasa (07/07/26). Forum ini menjadi ruang penyelarasan gagasan sekaligus penyusunan arah kebijakan sebelum program diterapkan di lapangan.
Wakil Wali Kota Cimahi sekaligus Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, mengatakan penanganan kemiskinan tidak dapat lagi hanya mengandalkan bantuan sosial.
” Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi utama agar warga mampu meningkatkan kapasitas dan membangun kemandirian secara berkelanjutan.” kata Adithia.
Ia menjelaskan Program Kampung Sosial dirancang sebagai wadah kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap wilayah sehingga mampu menciptakan masyarakat yang mandiri, baik secara sosial maupun ekonomi.
“Kampung Sosial merupakan gagasan yang sangat baik dan memiliki peluang untuk diterapkan di seluruh wilayah Kota Cimahi. Keberhasilannya bergantung pada kolaborasi seluruh pihak agar masyarakat dapat mandiri secara sosial maupun ekonomi.” ujar Adhitia.
Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda sehingga proses pembangunan harus dimulai dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan. Dengan pendekatan tersebut, program yang dijalankan diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Totong Solehudin, menjelaskan Program Kampung Sosial merupakan inovasi pembangunan yang mengintegrasikan perlindungan sosial, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, serta pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal.
” Kota Cimahi masih menghadapi tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan akibat keterbatasan wilayah dan tingginya kepadatan penduduk. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masih terdapat masyarakat pada kelompok desil terbawah yang membutuhkan intervensi terpadu melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.” tuturnya.
Sebagai tahap awal, program akan dikembangkan di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup yang dinilai memiliki potensi pada sektor pertanian perkotaan (urban farming), usaha mikro, kelembagaan sosial, serta wisata berbasis masyarakat. Seluruh potensi tersebut akan diintegrasikan menjadi kawasan pemberdayaan yang mampu meningkatkan nilai ekonomi sekaligus kesejahteraan warga.
” Pengembangan program menggunakan pendekatan Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.” ujarnya.
Kolaborasi tersebut, Lanjut Totong, akan dipadukan dengan konsep social engineering untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju kemandirian melalui penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
” Sebagai referensi, kami mengadaptasi konsep Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) dari sejumlah daerah yang berhasil mengembangkan kawasan wisata berbasis pertanian. Konsep tersebut akan kami sesuaikan dengan karakteristik Kota Cimahi agar lebih relevan dengan kondisi daerah.” lanjutnya.
Selain itu, kawasan Kampung Sosial direncanakan memanfaatkan kendaraan inovasi Komodo, karya anak bangsa asal Kota Cimahi, sebagai identitas sekaligus daya tarik kawasan.
” Keberhasilan program tidak hanya diukur dari penurunan angka kemiskinan, tetapi juga dari meningkatnya kemandirian masyarakat, berkembangnya aktivitas ekonomi lokal, terciptanya lingkungan yang produktif, serta terwujudnya kawasan edukasi dan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat.” tuturnya.
Totong menjelaskan, pelaksanaan Program Kampung Sosial juga dirancang dengan mengedepankan semangat gotong royong dan kolaborasi tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
” Karenanya, Pemerintah Kota Cimahi membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perguruan tinggi, organisasi sosial, komunitas, hingga media agar keberlanjutan program dapat terjaga.” tutupnya. (Bzo)
