CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya menjaga kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik meskipun sempat menghadapi kekosongan sejumlah jabatan strategis. Kekosongan tersebut dinilai berdampak pada efektivitas birokrasi dan optimalisasi layanan pada masyarakat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Setelah melalui proses seleksi terbuka yang transparan dan objektif, Pemerintah Kota Cimahi akhirnya melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama untuk mengisi posisi yang selama ini kosong. Proses seleksi dilakukan secara ketat dengan melibatkan panitia seleksi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pemerintah Provinsi, hingga Kementerian Dalam Negeri.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyatakan bahwa pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat struktur organisasi pemerintahan daerah. Menurutnya, pengisian jabatan strategis merupakan langkah nyata untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi sekaligus mutu pelayanan publik.
“Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga kepala sekolah ini merupakan upaya konkret untuk memperkokoh birokrasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal,” ujar Ngatiyana usai pelantikan di Aula Gedung A, Selasa (30/12/25).
Dalam kesempatan tersebut, enam pejabat pimpinan tinggi pratama atau Eselon II resmi dilantik, termasuk Direktur RSUD Cibabat. Selain itu, Pemerintah Kota Cimahi juga menetapkan 36 kepala sekolah baru yang akan bertugas di berbagai satuan pendidikan. Pelantikan ini sekaligus menyesuaikan perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah sesuai kebijakan pemerintah pusat.
Ngatiyana mengungkapkan bahwa beberapa jabatan tersebut telah kosong lebih dari satu tahun. Setelah seluruh tahapan seleksi rampung, enam kepala dinas akhirnya dapat dilantik untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah.
Sejumlah perubahan nomenklatur perangkat daerah turut dilakukan, di antaranya Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sebelumnya bernama Disarda, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) yang menggantikan Bappelitbangda sesuai arahan pemerintah pusat.
Meski demikian, masih terdapat dua jabatan strategis yang belum terisi, yakni Inspektur pada Inspektorat dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kedua jabatan tersebut berada di bawah kewenangan kementerian terkait sehingga proses pengisiannya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
“Untuk Kepala Disdukcapil, tahapan wawancara sedang berlangsung di Kementerian Dukcapil. Sementara Inspektur masih dalam proses di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri,” jelas Ngatiyana.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjadi motor penggerak organisasi, menerapkan kepemimpinan yang kolaboratif, inovatif, serta berorientasi pada hasil. Dengan kepemimpinan yang solid, kebijakan daerah diharapkan dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Bangun budaya kerja yang disiplin, inovatif, dan bertanggung jawab. Dengan kerja sama yang kuat, saya optimistis kemajuan Kota Cimahi dapat kita wujudkan bersama,” tegasnya.
Pelantikan ini dinilai sebagai langkah strategis Pemerintah Kota Cimahi dalam mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik.
” Kehadiran pejabat baru ini kami harapkan mampu mempercepat pelaksanaan agenda prioritas daerah, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.” pungkasnya. (Bzo)
