Jakarta, NyaringIndonesia.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan atas dugaan praktik korupsi yang melibatkan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh di tubuh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Indikasi awal menunjukkan adanya transaksi mencurigakan terkait lahan milik negara yang diduga dijual kembali kepada pemerintah.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pembebasan lahan proyek tersebut.
“Kami menemukan indikasi tanah milik negara dijual kembali ke negara oleh pihak-pihak tertentu. Praktik semacam ini jelas tidak semestinya terjadi,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11).
Menurut Asep, sebagian lahan yang digunakan untuk proyek strategis nasional itu seharusnya tidak dikenakan pembayaran apa pun, terlebih jika statusnya adalah tanah negara. Namun dalam praktiknya, ada transaksi dengan nilai yang melebihi harga wajar.
“Kalau pun statusnya kawasan hutan, mekanismenya bisa melalui konversi lahan, bukan dengan pembayaran tunai,” tambahnya.
KPK kini menelusuri proses pembebasan lahan yang dianggap tidak sesuai ketentuan. Asep menegaskan, lembaganya tidak akan menindaklanjuti kasus yang pembayarannya dilakukan secara wajar. Namun jika ditemukan unsur penggelembungan harga atau mark up, penyelidikan akan dilanjutkan.
“Ada dugaan permainan dalam pengaturan lahan sehingga pihak tertentu memperoleh keuntungan besar. Uang tersebut harus dikembalikan ke negara,” tegas Asep.
Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD lebih dulu menyoroti dugaan pembengkakan biaya proyek kereta cepat tersebut. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, Mahfud menyebut adanya selisih mencolok antara biaya pembangunan di Indonesia dan di Tiongkok.
“Di Indonesia biayanya mencapai 52 juta dolar AS per kilometer, sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS. Selisihnya sampai tiga kali lipat,” kata Mahfud.
Mahfud mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas lonjakan biaya tersebut dan menilai kasusnya perlu diselidiki secara menyeluruh.
Menanggapi hal itu, KPK meminta Mahfud membuat laporan resmi pada 16 Oktober 2025. Ia pun menyatakan siap memberikan keterangan dan menghadiri panggilan penyidik pada 26 Oktober 2025.
Tak lama kemudian, KPK mengumumkan bahwa dugaan korupsi dalam proyek Whoosh telah naik ke tahap penyelidikan sejak awal tahun 2025.
