JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melontarkan teguran kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Alasan agenda internal kementerian dinilai perlu disikapi serius, mengingat pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!KPK meminta Nusron menunjukkan sikap kooperatif dengan menghadiri pemeriksaan setelah jadwal pemanggilan ulang ditetapkan. Lembaga antirasuah itu juga mengingatkan bahwa komitmen menghormati proses hukum harus dibuktikan melalui tindakan, bukan sebatas pernyataan di hadapan publik.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, penyidik kemungkinan segera menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron. Ia pun mengingatkan pernyataan sang menteri pada 18 September lalu yang menyatakan kesediaannya menghormati dan membantu proses hukum yang berjalan di KPK.
“Menteri ini kan pernah menyatakan di media, hari Jumat, 18 September bahwa akan menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK serta mengikuti dan akan membantu proses yang ada. KPK berharap, yang bersangkutan komitmen,” ujar Setyo kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).
Setyo juga mempertanyakan alasan ketidakhadiran Nusron yang disebut karena telah memiliki agenda internal kementerian. Menurut dia, surat panggilan telah disampaikan sejak pekan sebelumnya sehingga semestinya tersedia waktu untuk menyesuaikan jadwal.
“Jadi kalau alasan sudah ada terjadwal kegiatan di kementerian, sepertinya dengan toleransi waktu beda minggu, kurang bisa atur waktu,” katanya.
KPK Ingatkan Pejabat Publik Harus Jadi Contoh
Desakan agar Nusron memenuhi panggilan penyidik turut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Ia menekankan, pejabat publik seharusnya memberikan teladan dalam menghormati hukum dan mendukung proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.
KPK berharap ketidakhadiran pada pemanggilan sebelumnya tidak berlanjut pada penundaan pemeriksaan berikutnya. Kehadiran Nusron dinilai penting untuk membantu penyidik mengungkap perkara secara menyeluruh.
“KPK mengimbau agar saksi kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang tersebut, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Jangan sampai kemudian muncul persepsi atau preseden menunda-nunda penegakan hukum,” ujar Budi.
Penyidik membutuhkan keterangan Nusron untuk melengkapi informasi dan merangkai konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mendalami dugaan praktik korupsi dalam layanan pertanahan.
Dalami Dugaan Aliran Dana dan Setoran Internal ATR/BPN
Pemanggilan Nusron berlangsung di tengah pengembangan perkara suap dan gratifikasi layanan pertanahan yang telah menjerat delapan orang sebagai tersangka.
Dalam penyidikan tersebut, KPK menduga empat orang yang disebut memiliki kedekatan dengan Nusron terlibat dalam jaringan perkara. Mereka adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Penyidik menduga jaringan tersebut mengumpulkan uang suap hingga miliaran rupiah dari sejumlah pengurusan layanan pertanahan. Dana itu diduga disetorkan kepada Fahd sebagai pihak yang menampung aliran uang tersebut.
Meski demikian, dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam perkara ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Pemanggilan Nusron sebagai saksi juga tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa dirinya terlibat dalam tindak pidana.
Selain menelusuri dugaan suap dalam pelayanan pertanahan, KPK kini turut mendalami kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan setoran internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Budi Prasetyo menjelaskan, uang yang diamankan penyidik dalam operasi tangkap tangan (OTT) diduga tidak hanya berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan, tetapi juga berpotensi mengungkap penerimaan lain.
“Karena diduga uang-uang yang diamankan pada saat peristiwa tangkap tangan tersebut tidak hanya soal pelayanan pertanahan, tapi juga ada penerimaan lain yang diduga merupakan setoran internal di lingkup Kementerian ATR/BPN,” kata Budi.
Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai dengan nilai lebih dari Rp106,3 miliar. Barang bukti itu menjadi salah satu fokus penyidik untuk menelusuri asal-usul dana, pihak yang diduga menerima, serta kemungkinan keterkaitannya dengan praktik korupsi di sektor pertanahan.
KPK kini dihadapkan pada pekerjaan untuk mengurai aliran uang dan memperjelas peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Di tengah proses penyidikan yang terus berjalan, kehadiran Nusron dalam pemeriksaan ulang diharapkan dapat membantu penyidik memperoleh keterangan yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara secara terang.
==============
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News

