BANDUNG, NyaringIndonesia.com – Isu lingkungan hidup seolah tak pernah berakhir jika kebijakan yang disusun tak didasari data secara komprehensif dari berbagai pihak, terutama para pemerhati lingkungan. Oleh sebab itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat menegaskan bahwa pihaknya memiliki data lingkungan yang telah dianalisis secara mendalam.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Data, menurut Walhi, seharusnya menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan, terutama kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan keberlanjutan ekologi.
Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin (Kang Iwank), menuturkan bahwa lembaganya memiliki data faktual dan mutakhir yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagi Walhi, data bukan hanya sekadar angka, tetapi juga sumber informasi dan pengetahuan yang penting bagi publik.
“Kalaupun data kami tidak diambil, setidaknya itu menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Faktanya memang seperti itu,” ujar Iwank saat menjadi pembicara di forum diskusi Wisata Orang Waras (WOW) di Armor Genuine Urban Forest, Bandung. Sabtu (08/11/25).
Iwank menilai langkah pemerintah dalam menangani isu lingkungan melalui berbagi platform media sosial sangat berbeda dengan hasil analisis yang dimiliki Walhi.
“Pemerintah tak pernah benar-benar menunjukkan keseriusannya untuk bermusyawarah secara pentahelix, salah satunya dengan Walhi,” tegasnya.
Iwank juga menanggapi anggapan sebagian masyarakat yang menilai sikap kritis Walhi terhadap pemerintah muncul karena organisasi tersebut tak menerima alokasi dana dari pemerintah. Ia menegaskan, sumber pendanaan Walhi sepenuhnya berasal dari penggalangan dana mandiri, bukan dari pemerintah.
“Bagi Walhi, tak diajak pemerintah pun tak jadi masalah, karena kami memang tidak menerima dana dari pemerintah. Secara internal, itu memang kami anggap haram,” ujarnya.
Selain itu, Iwank menyadari, pandangan publik yang menganggap Walhi bersikap kritis karena tak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan merupakan konsekuensi dari minimnya pemahaman masyarakat terhadap posisi Walhi yang sudah berdiri sejak 15 Oktober 1980.
“Saya tak keberatan jika ada netizen atau buzzer yang menilai kami seperti itu. Justru hal itu bisa memicu rasa ingin tahu mereka tentang apa dan siapa sebenarnya Walhi,” katanya.
Mengenai data yang dimiliki Walhi, Iwank menilai bahwa meskipun pemerintah tak menggunakannya sebagai dasar kebijakan, data tersebut tetap bermanfaat bagi masyarakat sebagai sumber pengetahuan. Ia juga meyakini, suatu saat nanti pemerintah akan menyadari kekeliruan dalam kebijakan yang dibuat tanpa memperhatikan data yang ada.
“Secara substansi, data yang kami miliki bertujuan untuk memberikan rekomendasi agar produk kebijakan pemerintah benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan,” lanjutnya.
Hingga kini, ungkap Iwank Walhi belum pernah dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan lingkungan di Jawa Barat. Padahal, sebagai organisasi yang fokus pada isu ekologis, Walhi memiliki banyak hasil kajian yang dapat dijadikan referensi.
“Secara pribadi, saya tak memiliki masalah dengan gubernur, bupati, atau wali kota di Jawa Barat. Namun, setiap kali kami membuka ruang dialog, kami tak pernah diajak. Bahkan produk kebijakan yang dihasilkan pun tidak melibatkan kami,” tuturnya.
“keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan kebijakan sangatlah penting, termasuk para seniman dan budayawan yang memiliki perspektif berbeda dalam melihat persoalan lingkungan.” sambungnya. (Bzo)
