Kritisi Perppu No 2/2022 Tentang Cipta Kerja, AHY: Janganlah Kita Menyelesaikan Masalah dengan Masalah

ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elite

JAKARTA, NyaringIndonesia.com – Kritik tajam yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja itu, karena tidak sesuai amar putusan.

“Perppu No.2/ 2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi UU selama proses revisi,” ujar AHY. Senin (02/01/2023).

Menurutnya proses yang diambil tidak tepat dan tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perppu tersebut.

“Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif dan legitimate. Bukan justru mengganti UU melalui Perppu. Jika alasan penerbitan Perppu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak tampak di Perppu ini. Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dengan materi UU sebelumnya,” jelas AHY.

BACA JUGA:  Sekretariat KTT G20 Mulai Bagikan Tanda Pengenal

AHY menegaskan bahwa keluarnya Perppu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif.

“Lagi-lagi, esensi demokrasi diacuhkan. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elite. Janganlah kita menyelesaikan masalah, dengan masalah,” tegas AHY.

Terakhir AHY mengingatkan untuk jangan sampai terjerumus ke dałam lubang yang sama.

“Terbukti, pasca terbitnya Perppu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak dan menggugat lagi tentang skema upah minimum, aturan outsourcing, PKWT, aturan PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya. Mari terus belajar. Janganlah kita terjerumus ke dałam lubang yang sama,” tutup AHY.

Putusan MK pada 2020 mengamanatkan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan harus direvisi dalam waktu dua tahun. Namun kini, bukan revisi yang dilakukan, melainkan Perppu yang dikeluarkan pemerintah agar UU Cipta Kerja tersebut tetap berlaku.

BACA JUGA:  Mantan Kameramen Bongkar Rahasia Gus Samsudin

Hal senada juga di sampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cimahi, H. Agung Budi Santoso, Ia menilai Perppu yang dikeluarkan menggantikan UU Cipta Kerja, seakan terlalu di paksakan.

Menurut ABS sapaan akrab Agung Budi Santoso, Perppu tersebut tidak ada ubahnya dengan UU Cipta Kerja.

“Seperti terlalu dipaksakan Perppu ini buru-buru dikeluarkan. Seolah UU Cipta Kerja ingin tetap berlaku tapi alih-alih diganti dengan Perppu.  Makanya saya sependapat dengan Ketum AHY, Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elite,” tutupnya. (dna/csa)

Sumber : Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat.

BERITA TERBARU