Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Fasilitas rumah dinas jadi perbincangan publik, gubernur mengaku kerap menyetir sendiri menempuh perjalanan jauh di Bumi Etam
KALTIM, NYARINGINDONESIA.COM – Nama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mendadak menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, mulai dari obrolan santai di warung kopi hingga perdebatan di media sosial.
Sorotan publik kali ini bukan terkait kebijakan politik atau program pembangunan, melainkan fasilitas yang tersedia di rumah dinasnya.
Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah keberadaan kursi pijat dengan harga mencapai Rp125 juta per unit. Nilai tersebut langsung memantik reaksi beragam dari masyarakat.
Banyak pihak mempertanyakan urgensi pengadaan fasilitas tersebut, terutama di tengah berbagai kebutuhan pembangunan daerah yang dinilai masih mendesak.
Isu ini pun cepat menyebar dan menjadi topik diskusi publik. Sebagian masyarakat menilai fasilitas tersebut terkesan mewah dan kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi, sementara yang lain mencoba melihatnya dari sisi kebutuhan pejabat dengan mobilitas tinggi.
Menanggapi polemik yang berkembang, Rudy Mas’ud akhirnya angkat bicara. Dengan nada tenang namun tegas, ia menjelaskan bahwa kursi pijat tersebut bukan dimaksudkan sebagai simbol kemewahan, melainkan sebagai sarana untuk memulihkan kondisi fisik setelah menjalani aktivitas padat.
Menurutnya, tugas sebagai kepala daerah di Kalimantan Timur menuntut mobilitas tinggi dan perjalanan jarak jauh yang kerap melelahkan.
Bahkan, ia mengaku tidak jarang memilih menyetir mobil sendiri saat melakukan perjalanan dinas di wilayah yang dikenal memiliki rute menantang.
Bagi Rudy, fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kebugaran tubuh agar tetap prima dalam menjalankan tanggung jawab sebagai gubernur.
Ia menilai kondisi fisik yang terjaga akan berdampak langsung pada kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, polemik mengenai kursi pijat di rumah dinas gubernur ini diperkirakan masih akan terus menjadi perbincangan publik.
Di tengah tuntutan transparansi dan efisiensi anggaran, setiap fasilitas pejabat publik kini semakin mendapat perhatian dan pengawasan dari masyarakat.
