NyaringIndonesia.com - Salah satu kebijakan paling menonjol dari pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah larangan ekspor bijih mineral yang belum diolah, nikel misalnya.
Langkah ini dirancang untuk mengubah Indonesia dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi pusat pengolahan yang bernilai tambah, dengan menarik investor internasional untuk berpartisipasi dalam industri peleburan dan pengolahan yang berkembang di negara ini. ย
Meskipun kebijakan ini banyak menuai kritik, terutama dari Uni Eropa (UE), Jokowi tetap teguh dalam komitmennya terhadap nasionalisme sumber daya dan kepentingan ekonomi nasional.
UE, sebagai salah satu penentang utama, bahkan mengajukan gugatan terhadap Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor nikel. Namun, Jokowi dalam berbagai pidatonya menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang tepat untuk memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi rakyatnya.
Ia menekankan bahwa meskipun kebijakan ini memicu ketidakpuasan di luar negeri, Indonesia sebagai negara berdaulat berhak menentukan bagaimana mengelola sumber daya alamnya.
Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi juga menyinggung rencana untuk memperluas larangan ekspor ke komoditas lain seperti bauksit dan tembaga, serta mempertimbangkan pembatasan pada timah dan sektor pertanian. Ia menyebutkan bahwa kebijakan ini telah menciptakan lebih dari 200.000 lapangan kerja dan menyumbang sekitar Rp 158 triliun terhadap pendapatan negara selama delapan tahun terakhir.
Selain itu, Jokowi dengan bangga mengungkapkan bahwa Indonesia telah berhasil mengambil alih kembali aset-aset strategis yang sebelumnya dikuasai oleh entitas asing, seperti tambang Freeport, blok minyak Rokan di Riau, serta operasi penambangan tembaga dan emas Newmont Nusa Tenggara.ย
Meskipun WTO memutuskan mendukung UE dalam sengketa nikel, Indonesia mengajukan banding, dan hingga kini kasus tersebut belum terselesaikan. Jokowi terus menegaskan bahwa kebijakan sumber daya alam ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia, meskipun menghadapi tantangan internasional yang signifikan.
