Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, bersama sejumlah pejabat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke MPP yang berada di kompleks perkantoran Pemkab Bandung Barat
BANDUNG BARAT, NyaringIndonesia.com – Peristiwa yang dialami seorang warga asal Desa Cibitung, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Siti Bariyah, yang kesulitan mengakses layanan administrasi kependudukan (adminduk) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bandung Barat, viral di media sosial.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menanggapi hal tersebut, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, bersama sejumlah pejabat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke MPP yang berada di kompleks perkantoran Pemkab Bandung Barat, Rabu (29/4/2026).
Dalam sidak tersebut, turut hadir mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Hendra Trismayadi, serta Kepala Disdukcapil yang baru, Yadi Azhari.
Saat peninjauan, Jeje mendengarkan langsung penuturan Siti Bariyah terkait kronologi kejadian yang dialaminya saat mengurus akta kelahiran anaknya sehari sebelumnya.
Setelah menggali informasi, Jeje mengakui adanya dugaan praktik percaloan di lingkungan MPP. Ia menegaskan, pihaknya tidak akan menoleransi oknum internal yang bekerja sama dengan pihak luar atau calo dalam proses pelayanan publik.
“Jika ditemukan ada keterlibatan orang dalam atau aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja sama dengan calo tersebut, saya tidak segan-segan memberikan sanksi tegas, bahkan sampai pemecatan tidak hormat,” tegas Jeje.
Meski demikian, ia memastikan akan melakukan investigasi terlebih dahulu guna mengetahui akar permasalahan sebelum mengambil langkah perbaikan sistem secara menyeluruh.
“Nanti kita lakukan evaluasi menyeluruh. Saya pastikan tidak akan ada lagi kesulitan yang dialami warga dalam mengurus pelayanan publik seperti ini,” ujarnya.
Jeje juga mengaku telah mengantongi kontak pihak yang diduga sebagai calo untuk ditelusuri lebih lanjut terkait akses yang dimilikinya di dalam MPP.
“Saya sudah minta kontaknya. Saya ingin mengetahui bagaimana dia bisa memiliki akses ke dalam. Jika terbukti, tentu akan ada sanksi,” tandasnya.
Sebelumnya, Siti Bariyah mengunggah video pengalamannya saat mengurus adminduk di kompleks Pemkab Bandung Barat. Unggahan tersebut dengan cepat menarik perhatian publik.
Dalam video itu, ia mengaku mengalami kesulitan saat mengurus akta kelahiran anaknya. Meski telah datang sejak pagi dan mendapatkan nomor antrean, hingga pukul 14.26 WIB namanya belum juga dipanggil.
“Saya datang dari pagi, sempat dapat nomor antrean. Tapi sampai pukul 14.26 WIB belum juga dipanggil,” ungkapnya saat ditemui.
Dalam kondisi lelah di area parkir, ia kemudian didatangi seseorang yang menawarkan bantuan pengurusan dokumen. Tak lama berselang, dokumen tersebut berhasil diselesaikan. Meski tidak dipatok biaya, Siti mengaku memberikan uang sebesar Rp100 ribu secara sukarela.
“Supaya tidak bolak-balik. Kalau pulang tanpa hasil, percuma karena jarak dari rumah ke sini sekitar dua jam,” paparnya.
Ke depan, Siti berharap layanan adminduk dapat lebih mudah diakses hingga tingkat desa atau kecamatan, mengingat jarak menuju pusat pemerintahan cukup jauh.
“Harapannya ada pelayanan di kecamatan atau desa, supaya tidak perlu jauh-jauh ke sini,” tandasnya.
