Tangerang Selatan, NyaringIndonesia.com – Artis Leony Vitria Hartanti mengkritisi laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) tahun anggaran 2024 yang disebutnya mengandung sejumlah alokasi anggaran janggal dan berbiaya fantastis.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Melalui unggahan di Instagram Story, Leony menyoroti beberapa pos anggaran yang dianggap tidak masuk akal, salah satunya adalah biaya konsumsi rapat yang mencapai Rp 60 miliar.
“Souvenir Rp 20 M. Makanan dan minuman rapat Rp 60 M. Sampai penambah daya tahan tubuh dan pakaian pun kita belanjain mereka,” tulis Leony, dikutip dari Kompas.com, Jumat (19/9/2025).
Leony juga menyoroti ketimpangan antara anggaran konsumsi rapat dengan dana pemeliharaan fasilitas umum, seperti jalan, jaringan, dan irigasi, yang hanya dialokasikan sebesar Rp 731 juta.
“Kita enggak boleh suudzon. Mungkin di Tangsel enggak banyak jalan rusak, jadi segitu aja sudah cukup biayanya selama setahun,” sindirnya.
Kritik Leony terhadap Pemkot Tangsel bermula dari pengalamannya mengurus balik nama rumah warisan milik mendiang ayahnya. Ia mengaku terkejut dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga puluhan juta rupiah.
Menurutnya, biaya tersebut terasa tidak adil karena rumah itu sebelumnya sudah dikenai pajak saat dibeli dan setiap tahun dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kesimpulannya, apa pun Namanya hibah, waris, atau punya SKB kalau mau urus balik nama tetap harus bayar BPHTB itu,” tulisnya.
Menanggapi keluhan yang viral di media sosial, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan klarifikasi. Dalam keterangannya, DJP menjelaskan bahwa warisan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh).
Namun, BPHTB yang dipermasalahkan Leony merupakan pajak daerah, bukan pajak yang dikelola pemerintah pusat. Pengelolaan dan penarikan BPHTB menjadi kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot Tangsel, sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Meski sudah mendapat penjelasan dari DJP, Leony tetap menyuarakan kekecewaannya. Ia merasa sebagai warga negara yang taat pajak, dirinya berhak mempertanyakan penggunaan uang rakyat.
“Sebagai pembayar pajak, wajar kalau kita ingin tahu ke mana uang itu digunakan. Dan kalau melihat anggaran seperti ini, wajar juga kalau kita kecewa,” ungkapnya.
====================
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
