MERANTI, NyaringIndonesia.com – Libas Kepulauan Meranti dan beberapa tokoh masyarakat melakukan pengecekan terkait isu yang beredar mengenai pembelian mobil mewah yang akan dianggarkan oleh pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti pada bagian umum sekretariat pemerintah.
Ketua Libas Kepulauan Meranti, T.L Sahanry S.Pd, mengatakan bahwa Libas akan sangat mengecam kegiatan tersebut jika benar terjadi, mengingat kondisi keuangan daerah yang sedang tidak stabil.
“Saya pribadi, atas nama ormas Libas, sangat mengecam kegiatan ini jika benar dianggarkan, karena kita tahu kondisi keuangan kita sedang tidak baik dengan beberapa hal seperti macetnya insentif,” katanya.
Namun, setelah dikonfirmasi oleh Ketua Libas via telepon seluler, Kabag Umum menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar. Kabag Umum menjelaskan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada akhir Januari 2024, dianggarkan pada APBD Murni 2024, dan dibahas pada 2023, yang disahkan oleh DPRD Kepulauan Meranti.
“Ternyata kegiatan ini sudah dilaksanakan pada bulan Januari 2024, dan kami mendapatkan informasi bahwa belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan ini dilaksanakan melalui e-catalog sesuai prosedur. Pembelian mobil dinas tersebut berjumlah 7 unit dan sudah diserahterimakan kepada OPD yang membutuhkan operasional,” jelas Ketua Libas,
Ketua Libas sangat menyayangkan jika pemberitaan tersebut menimbulkan isu simpang siur di masyarakat Kepulauan Meranti di tengah musim politik.
“Kenapa pemberitaan ini baru sekarang dimasalahkan sementara mobil tersebut sudah digunakan oleh OPD seperti BPKAD 2 unit, Sekretariat Daerah 3 unit, Dinas PUPR 1 unit, dan Sekwan 1 unit,” tambahnya.
Libas Meranti juga menelusuri kebenaran bahwa mobil dinas ini sudah diserahkan. Libas menghubungi salah satu OPD penerima mobil dinas, yaitu Sekretariat Dewan, dan Sekretaris Dewan mengkonfirmasi bahwa mobil dinas tersebut telah diterima untuk operasional Sekwan.
“Betul, mobil sudah kami terima dari Bagian Umum Setda untuk operasional Sekwan, dan sekarang sudah dipakai oleh Ketua DPRD Fauzi Hasan,” kata Sekwan.
Ketua Libas Kepulauan Meranti sangat menyayangkan isu yang beredar tersebut, karena dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Di tengah isu politik, kita seharusnya menjaga kondisi agar tetap kondusif. Kepada masyarakat, lebih berhati-hati terhadap isu di media sosial dan pemberitaan, agar tidak terpancing dan menimbulkan kesalahpahaman serta perpecahan,” ungkap Ketua Libas.
“Tambahnya lagi, kami dari organisasi Libas Kepulauan Meranti sudah menelusuri kebenaran terkait isu tersebut. Kami menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar, dan tidak ada kaitannya dengan macetnya pembayaran insentif ASN dan ADD Desa dengan kegiatan pembelian mobil dinas tersebut,” tutupnya. ***
