Luhut Klarifikasi Usulan Revisi UU Tipikor: Kerugian Negara Tetap Jadi Unsur Korupsi

1792663588917

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi tidak akan dihapus. Ia menyatakan, rekomendasi DEN justru diarahkan untuk menyempurnakan aturan pembuktian serta memperluas cakupan delik korupsi agar pemberantasannya semakin efektif.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Klarifikasi ini disampaikan Luhut menyusul pernyataannya mengenai definisi tindak pidana korupsi berdasarkan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi.

Dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (21/10/2026), Luhut menekankan bahwa kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Uang negara yang diselewengkan pun tetap harus dikembalikan.

“Kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam UU Tipikor, dan uang negara yang diselewengkan tetap harus dikembalikan. Yang kami usulkan adalah agar pembuktiannya jelas dan objektif, sehingga pelaku korupsi tidak lolos, dan seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan dengan itikad baik tidak dipidana tanpa dasar. Pada saat yang sama, kami mengusulkan penambahan delik baru agar jangkauan pemberantasan korupsi semakin luas,” ujar Luhut.

Pernyataan tersebut merupakan penjelasan lanjutan atas keterangan Luhut setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Saat itu, Luhut menjelaskan bahwa rumusan korupsi dalam UNCAC tidak menempatkan kerugian negara sebagai unsur yang harus selalu ada dalam setiap jenis tindak pidana korupsi.

Menurut dia, penjelasan tersebut merujuk pada standar internasional sebagai bahan pembanding, bukan berarti DEN mengusulkan penghapusan unsur kerugian negara dari hukum Indonesia.

DEN menegaskan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, tetap dipertahankan. Penyempurnaan yang diusulkan berfokus pada kejelasan pembuktian unsur tindak pidana, sementara pertanggungjawaban pidana dan pemulihan kerugian keuangan negara tetap berlaku.

Selain itu, DEN mengusulkan penambahan sejumlah delik yang diatur dalam UNCAC tetapi belum sepenuhnya diadopsi ke dalam hukum nasional, termasuk penyuapan terhadap pejabat publik asing.

Dalam menyusun rekomendasinya, DEN mengaku telah melakukan kajian dan berdiskusi dengan pakar, akademisi, serta sejumlah tokoh antikorupsi.

Hasilnya, terdapat empat pokok rekomendasi yang menjadi perhatian DEN.

Pertama, menyempurnakan rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Langkah ini ditujukan untuk memperjelas unsur tindak pidana dan menciptakan kepastian dalam penerapan hukum.

Kedua, menambahkan ketentuan policy judgment rule atau business judgment rule. Prinsip ini berkaitan dengan perlindungan terhadap keputusan kebijakan maupun bisnis yang diambil dengan iktikad baik dan sesuai prosedur.

Ketiga, mengadopsi delik-delik dalam UNCAC yang belum diatur secara memadai dalam hukum nasional, sehingga jangkauan pemberantasan korupsi dapat diperluas.

Keempat, menyusun omnibus law keuangan negara untuk memberikan kepastian mengenai status dan pengelolaan kekayaan negara.

Terkait policy judgment rule dan business judgment rule, DEN menyatakan perlindungan hanya ditujukan kepada pengambil keputusan yang bertindak dengan iktikad baik, mengikuti prosedur, dan tidak memiliki benturan kepentingan.

Dengan demikian, prinsip tersebut tidak dimaksudkan untuk melindungi penyelewengan, suap, ataupun tindakan yang dilakukan demi keuntungan pribadi.

DEN juga merujuk sejumlah putusan Mahkamah Agung, di antaranya Putusan Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013 dan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, sebagai bagian dari landasan pertimbangan rekomendasi tersebut.

Luhut menilai kepastian hukum merupakan salah satu prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut DEN, penegakan hukum yang jelas dan konsisten dapat meningkatkan kepercayaan terhadap iklim investasi serta aktivitas usaha.

Dalam keterangannya, DEN merujuk studi Freedom and Prosperity Indexes 2025 yang mengolah data 164 negara selama tiga dekade. DEN menyebut studi tersebut menunjukkan hubungan kuat antara rule of law atau supremasi hukum dengan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di sisi lain, DEN menilai penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi persoalan kepastian dan konsistensi. Perdebatan mengenai sejumlah perkara korupsi serta kecenderungan stagnasi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turut menjadi perhatian.

Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun, menurut DEN, pengadopsian ketentuan konvensi tersebut ke dalam hukum nasional masih perlu dilanjutkan, termasuk terkait penyuapan terhadap pejabat publik asing.

“Penyempurnaan UU Tipikor bukan untuk melemahkan pemberantasan korupsi, melainkan untuk memastikan penegakannya pasti, adil, dan selaras dengan standar internasional,” tegas Luhut.

DEN juga menyebut rekomendasi penyempurnaan aturan tersebut berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 142/PUU-XXII/2024 dan Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

Menurut penjelasan DEN, putusan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan untuk melakukan kajian komprehensif terhadap penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, termasuk persoalan konsistensi penegakan hukum.

DEN menyatakan rekomendasinya telah dibahas bersama perwakilan Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta sejumlah tokoh antikorupsi, termasuk mantan pimpinan KPK.

Ke depan, DEN menyatakan akan terus memantau perkembangan pembahasan dan menyampaikan rekomendasi lanjutan kepada Presiden.

Melalui usulan tersebut, DEN menegaskan ingin mendorong kepastian hukum tanpa menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun kewajiban mengembalikan kerugian negara. Namun, efektivitas usulan itu nantinya akan sangat bergantung pada rumusan aturan yang disusun dan penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

 

==============

Disclaimer:

Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.

Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News