Pemerintah Kota Cimahi menegaskan bahwa media massa memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik
CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan bahwa media massa memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik, penguatan literasi, pengawasan jalannya pemerintahan, serta jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Cimahi, Hendra Gunawan, saat membacakan sambutan Wali Kota Cimahi pada kegiatan Diskusi Jurnalistik yang digelar di Aula Kecamatan Cimahi Tengah, Senin (29/6/2026).
Menurut Hendra, melalui pemberitaan yang objektif, akurat, dan berimbang, masyarakat dapat memahami arah kebijakan pemerintah sekaligus memberikan masukan yang konstruktif terhadap berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
“Dalam kehidupan demokrasi, kebebasan pers dan keterbukaan informasi merupakan dua pilar penting dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang berkualitas,” ujar Hendra.
Ia menambahkan, pemerintah dan media harus saling melengkapi dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah, lanjutnya, berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan membuka akses informasi secara luas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Disisi lain, media juga memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjalankan Kode Etik Jurnalistik, melakukan verifikasi terhadap setiap informasi, menjaga integritas, serta menghindari penyebaran informasi yang dapat merugikan masyarakat.
“Komitmen bersama terhadap prinsip-prinsip tersebut akan memperkuat kepercayaan publik dan menjaga kualitas demokrasi,” katanya.
Hendra mengakui, pemerintah tidak dapat menutup mata terhadap tantangan di era digital saat ini. Perkembangan media sosial memungkinkan hampir setiap orang menjadi penyebar informasi, sehingga masyarakat perlu memahami perbedaan antara informasi di media sosial dan produk jurnalistik yang dihasilkan melalui proses verifikasi, konfirmasi, serta tanggung jawab etik.
“Kita harus bisa membedakan media sosial dengan media yang bekerja berdasarkan kaidah jurnalistik. Jurnalisme dibangun di atas proses verifikasi, konfirmasi, dan tanggung jawab etik,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi masih menghadapi tantangan berupa beredarnya informasi yang kurang tepat. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat, bahkan menghambat proses pembangunan daerah.
“Karena itu, keberadaan media yang profesional, independen, dan berintegritas menjadi semakin penting sebagai penjaga kualitas informasi publik,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Cimahi juga memberikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan daerah.
Hendra menilai, hubungan yang baik antara pemerintah dan media juga berpengaruh terhadap iklim investasi. Citra sebuah daerah tidak hanya dibentuk oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas pelayanan publik, situasi keamanan, kepastian hukum, serta penyampaian informasi yang objektif dan kredibel kepada masyarakat.
” Pemberitaan yang akurat dan berimbang akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap suatu daerah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.” pungkasnya. (Bzo)
