Jakarta, NyaringIndonesia.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan teguran keras kepada Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, terkait rencana penyaluran pakaian impor ilegal (balpres) yang disita Bea Cukai untuk korban bencana di Sumatera.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Rencana ini mencuat setelah Nirwala menyebutkan bahwa Bea Cukai tengah mempertimbangkan untuk mengirimkan barang sitaan berupa pakaian bekas untuk membantu para korban bencana. Pernyataan ini langsung mendapat respon tegas dari Purbaya.
Menurutnya, barang sitaan berupa pakaian tersebut ilegal dan tidak ada kebijakan resmi untuk menyalurkannya. Purbaya menegaskan, keputusan mengenai barang sitaan adalah kewenangan pemerintah, dan dalam hal ini, belum ada keputusan untuk menyalurkan pakaian ilegal tersebut ke korban bencana.
“Itu kan barang ilegal. Paling enggak secara formal nggak ada kebijakan ke sana. Hasil diskusi dengan Presiden, dia bilang jangan dulu, kecuali berubah, sampai sekarang belum ada,” ujar Purbaya saat diwawancarai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).
Purbaya pun bertanya-tanya kepada jajaran Bea Cukai di sekitarnya mengenai siapa yang memberikan pernyataan tersebut, sebelum akhirnya mengetahui bahwa Nirwala yang mengungkapkannya. Purbaya terlihat kecewa dan langsung memanggil Nirwala dengan suara keras, “Nirwala, enak aja lu ngomong,” sambil geleng-geleng kepala.
Ia menegaskan bahwa semua pihak harus menghormati peraturan yang berlaku. Purbaya mengungkapkan bahwa jika ia ingin memberikan bantuan untuk korban bencana di Sumatera, ia lebih memilih untuk membeli pakaian baru yang diproduksi di dalam negeri, daripada menggunakan barang bekas atau balpres.
“Lebih baik kita beli barang-barang UMKM dalam negeri atau produk yang baru untuk di kirim ke korban bencana,” tambahnya.
Purbaya juga mengingatkan, jika barang sitaan seperti balpres dibagikan untuk tujuan kemanusiaan, hal tersebut bisa membuka celah bagi praktik ilegal lain yang mengatasnamakan bantuan bencana.
“Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan bagus buat bencana,” ujarnya.
Siapa Nirwala Dwi Heryanto?
Nirwala Dwi Heryanto adalah pejabat senior di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan. Sebelum menjabat sebagai Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala memiliki pengalaman penting di bidang kepabeanan, termasuk sebagai Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai. Sebagai juru bicara resmi DJBC, Nirwala sering memberikan informasi terkait kebijakan dan penindakan di bidang kepabeanan.
Namun, terkait rencana pengalihan barang sitaan untuk korban bencana, Nirwala menyatakan bahwa keputusan final berada di tangan pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu. Menurut Nirwala, ada tiga opsi tindak lanjut untuk barang ilegal tersebut, yaitu memusnahkan, menghibahkan, atau melelangnya.
=======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
