JAKARTA, NyaringIndonesia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan progres signifikan program percepatan pendaftaran tanah nasional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (8/9).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurut Nusron, hingga awal September 2025, sebanyak 123,1 juta bidang tanah telah terdaftar, atau mencapai 98% dari target 126 juta bidang. Dari jumlah tersebut, 96,9 juta bidang tanah telah bersertipikat, mencakup 77% dari total target nasional.
Rincian bidang bersertipikat meliputi, Hak Milik: 88,2 juta bidang, Hak Guna Usaha (HGU): 20 ribu bidang, Hak Guna Bangunan (HGB): 6,6 juta bidang, Hak Pakai: 1,6 juta bidang, Hak Pengelolaan: 8 ribu bidang, Hak Wakaf: 276 ribu bidang
Terkait tanah wakaf, Nusron menyebut pemerintah telah mempercepat pendaftarannya sejak 2024 melalui kerja sama dengan Kementerian Agama.
“Langkah ini dilakukan untuk menjaga aset umat dan memberikan kepastian hukum atas tanah ibadah,” jelasnya.
Meski capaian sudah mendekati target, Nusron mengakui masih ada tantangan di lapangan, termasuk dalam penyelesaian masalah pertanahan.
Ia menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat penyelesaian kendala yang ada.
RDP ini dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri jajaran pejabat tinggi ATR/BPN, baik secara langsung maupun daring, termasuk seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan se-Indonesia.
