NyaringIndonesia.com-Muhammadiyah kini menghadirkan sebuah nuansa politik yang lebih elegan dan menarik. Politik gagasan tetap menjadi fokus utamanya, namun, ada pendekatan baru dan inovatif dalam menyambut pesta demokrasi 2024 yang akan segera digelar.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Muhammadiyah memilih untuk mengadakan uji publik bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung.
Inisiatif uji publik ini merupakan langkah baru bagi Muhammadiyah, tidak seperti Pilpres 2019 dan Pilpres 2014. Kehadiran uji publik ini bertujuan untuk meneguhkan peran Muhammadiyah dalam mengawal dan memastikan bahwa pemimpin yang akan datang memiliki gagasan dan pemikiran besar untuk Indonesia.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa gagasan ini berasal dari rapat pleno di PP Muhammadiyah. Melalui uji publik ini, visi-misi calon pemimpin akan dikritisi dan dievaluasi secara mendalam di forum akademis.
Penting untuk dicatat dua hal. Pertama, gagasan uji publik ini muncul dari internal Muhammadiyah, menunjukkan bahwa keputusan ini tidak dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan dari pihak eksternal. Muhammadiyah secara jelas menunjukkan keresahan dan keinginan untuk berkontribusi dalam mengawal pemilu.
Kedua, pelaksanaan uji publik di kampus merupakan pilihan yang tepat dan sejalan dengan identitas Muhammadiyah sebagai organisasi dengan banyak lembaga pendidikan. Kampus dianggap sebagai tempat yang cocok untuk menguji dan mengembangkan ide-ide.
Uji publik capres-cawapres dilakukan di tiga kampus berbeda,pasangan Anis-Muhaimin Iskandar 22 November di Universitas Muhammadiyah Surakarta,Ganjar-Mahfud 23 November di Universitas Muhammadiyah Jakarta,Prabowo-Gibran 24 November di Universitas Muhammadiyah Surabaya, menunjukkan komitmen Muhammadiyah untuk melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
Keputusan ini membedakan Muhammadiyah dari organisasi lain dan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berfokus pada politik praktis, melainkan pada politik gagasan.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, Muhammadiyah mengambil peran sebagai mitra demokrasi dengan melakukan checks and balances. Dalam konteks ini, mereka memilih politik gagasan sebagai jalur yang sesuai dengan nilai-nilai dan sejarah Muhammadiyah.
Memilih kampus sebagai tempat uji publik memiliki nilai tambah. Pertama, kampus mencerminkan masyarakat yang lebih nyata. Kedua, kampus adalah tempat bagi para pemikir. Dengan pendekatan ini, Muhammadiyah memberikan kembali posisi kampus sebagai mitra kritis dalam mengawal agenda-agenda nasional.
Melibatkan seluruh capres dan cawapres tanpa memihak menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik partai. Dengan cara ini, mereka menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip Muhammadiyah yang tidak mendukung politik praktis atau dukungan partai.
Uji publik ini adalah bentuk konkret dari pendekatan Muhammadiyah yang bersifat pendidikan dan pencerahan dalam politik, khususnya bagi warga Indonesia. Dengan tetap menjaga jarak dari kekuasaan, Muhammadiyah tetap berkontribusi dalam pengawasan dan pendidikan politik, mengarah pada sebuah politik yang tidak partisan untuk keberlangsungan masyarakat Indonesia.
