CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah tak boleh berhenti pada konsep yang tertuang dalam dokumen semata, tetapi harus mampu diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pesan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Cimahi Tahun 2026 yang digelar secara daring dari Ruang Rapat Wali Kota Cimahi, Kamis (05/03/26).
Menurut Adhitia, forum Musrenbang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah, khususnya sebagai dasar penyusunan **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2027**.
Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, sekaligus memastikan setiap program yang dirumuskan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan hasil yang terukur.
“Perencanaan yang kita susun tidak boleh hanya terlihat ideal di atas kertas. Yang lebih penting adalah bagaimana rencana tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dan memberikan dampak yang jelas bagi masyarakat,” ujar Adhitia.
Ia menjelaskan bahwa Musrenbang menjadi ruang bersama bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyepakati prioritas pembangunan, mempertajam program, serta memastikan setiap kebijakan memiliki tujuan yang jelas.
Dalam arahannya, Adhitia juga mengingatkan pentingnya integrasi antarprogram pembangunan. Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu memperkuat sinergi agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri atau bahkan saling tumpang tindih.
“Setiap program harus saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Kita tidak bisa lagi bekerja secara sektoral. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi yang kuat agar pembangunan kota berjalan lebih efektif,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tantangan pembangunan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika ekonomi global, tekanan lingkungan, hingga meningkatnya kebutuhan pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut perencanaan pembangunan yang adaptif sekaligus mampu menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat.
Karena itu, Adhitia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama dan meninggalkan ego sektoral dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
Selain itu, ia menegaskan bahwa setiap program pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Prioritas pembangunan harus benar-benar fokus pada penyelesaian masalah kota. Program yang disusun juga harus memiliki indikator kinerja yang jelas agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa berbagai program prioritas yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah akan tetap menjadi acuan utama pembangunan Kota Cimahi, terlepas dari dinamika kondisi fiskal daerah pada tahun 2027.
Dalam kesempatan tersebut, Adhitia turut mengajak seluruh pihak untuk menguatkan nilai Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh sebagai landasan kebersamaan dalam membangun Kota Cimahi melalui kolaborasi dan sinergi berbagai pihak.
“Atas nama Pemerintah Kota Cimahi, kami menegaskan bahwa berbagai usulan prioritas yang disepakati dalam forum ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan RKPD 2027,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, menjelaskan bahwa Musrenbang tingkat kota merupakan puncak dari rangkaian proses perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah.
” Rangkaian proses tersebut dimulai dari rembug warga di tingkat RW, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, hingga forum perangkat daerah. Seluruh tahapan tersebut bertujuan menghimpun aspirasi masyarakat yang kemudian dirumuskan menjadi usulan prioritas pembangunan daerah.” sebutnya.
Selain menyepakati prioritas pembangunan daerah, forum ini juga menjadi sarana untuk menyelaraskan rencana pembangunan Kota Cimahi dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, yaitu Jawa Barat, serta program pembangunan nasional.
Musrenbang Kota Cimahi Tahun 2026 diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari unsur Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, hingga perwakilan kecamatan se-Kota Cimahi.
Melalui forum ini, pemerintah daerah menargetkan lahirnya kesepakatan prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar penyempurnaan RKPD Kota Cimahi Tahun 2027.
