Wali Kota Cimahi, Ngatiyana menegaskan, APBD 2027 bukan tentang seberapa besar uang yang dimiliki daerah. Melainkan tentang keberpihakan, setiap rupiah harus kembali untuk masyarakat.
CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Wali Kota Cimahi, Ngatiyana menegaskan, APBD 2027 bukan tentang seberapa besar uang yang dimiliki daerah. Melainkan tentang keberpihakan, setiap rupiah harus kembali untuk masyarakat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Penegasan itu disampaikan Ngatiyana saat memaparkan arah kebijakan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi, Rabu (16/09/26).
Ia menjelaskan, rancangan APBD 2027 disusun setelah KUA-PPAS disepakati bersama DPRD. Selanjutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah menelaah RKA seluruh perangkat daerah dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
” Anggaran APBD itu harus tepat sasaran. Kita gunakan untuk kepentingan masyarakat,” tegas Ngatiyana.
Dalam posturnya, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp1,402 triliun. sementara belanja daerah mencapai Rp1,459 triliun. Dengan demikian terdapat defisit Rp56,83 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan neto dengan nilai yang sama, sehingga APBD tetap dalam kondisi seimbang.
Rinciannya, penerimaan pembiayaan dirancang Rp76,83 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp20 miliar.
Menyadari fiskal daerah masih terbatas, Ngatiyana mengintruksikan belanja daerah difokuskan pada kebutuhan dasar warga, seperti sarana pendidikan, layanan kesehatan, atasi banjir, dan penataan kawasan Gandawijaya. Sebaliknya, belanja penunjang di OPD yang tidak berdampak langsung akan dipangkas.
“Belanja makan-minum, ATK, cetak, pemeliharaan, kegiatan seremonial dan belanja penunjang lainnya kita minimalisir secara optimal,” katanya.
Untuk sektor pemasukan, Pemkot menyiapkan startegi untuk mendongkrak PAD, diantaranya, pembenahan data, pemanfaatan teknologi, dan jemput bola ke wajib pajak.
Berbagai terobosan disiapkan untuk mendongkrak PAD meliputi, pemasangan tapping box untuk optimalisasi pajak makanan dan minuman, smart cam pada water meter untuk pajak air tanah,migrasi sistem PBB dan BPHTB, pengembangan layanan BPHTB online;, pemutakhiran data PBB mulai dari luas bumi dan bangunan, NJOP, hingga objek pajak baru, layanan pembayaran pajak jemput bola di hari libur dan titik keramaian.
Terkait rencana pinjaman daerah, Ngatiyana meminta agar tak dipandang negatif. Menurutnya, pinjaman merupakan sarana untuk mempercepat pembangunan yang tetap memperhitungkan kemampuan bayar dan keberlanjutan fiskal.
“Pinjaman harus dilihat sebagai alat mempercepat pembangunan, dengan tetap mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat dan keberlanjutan fiskal Kota Cimahi,” tandasnya. (Bzo)
