Samarinda, NyaringIndonesia.com – Mobil dinas yang digunakan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menjadi perhatian publik setelah beredar informasi mengenai spesifikasi dan nilai pengadaannya.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kendaraan operasional orang nomor satu di Kaltim itu dikabarkan bernilai Rp8,5 miliar. Angka tersebut memicu beragam respons dari masyarakat, mulai dari dukungan hingga kritik terkait urgensi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Menanggapi hal itu, Rudy Mas’ud menegaskan pengadaan mobil dinas kepala daerah memiliki dasar regulasi yang jelas. Ia merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
Dalam regulasi tersebut disebutkan batas maksimal kapasitas mesin kendaraan dinas pejabat daerah untuk jenis sedan adalah 3.000 cc, sedangkan jenis jeep maksimal 4.200 cc. Menurutnya, kendaraan yang digunakan masih berada dalam koridor aturan tersebut.
“Semua ada aturan mainnya. Tidak mungkin kita melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Rudy juga menekankan posisi strategis Kaltim sebagai etalase Indonesia, terutama setelah ditetapkannya Ibu Kota Nusantara di wilayah tersebut. Ia menilai citra daerah menjadi pertimbangan dalam penggunaan fasilitas resmi gubernur.
“Ingat, Kalimantan Timur ini etalase Indonesia. Jangan saya disuruh pakai kijang, dek,” ucapnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kaltim kerap menerima tamu dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Karena itu, menurutnya, standar fasilitas kepala daerah perlu mencerminkan martabat dan kapasitas daerah.
“Jangan direndahkan masyarakat Kaltim ini seolah-olah miskin sekali,” tambahnya.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik menilai transparansi informasi terkait pengadaan aset daerah sangat penting untuk menjaga akuntabilitas. Selama proses pengadaan mengikuti prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, maka penggunaan kendaraan dinas merupakan bagian dari dukungan operasional kepala daerah.
Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat mengingatkan agar pemerintah daerah tetap mengedepankan asas kehati-hatian dalam belanja daerah. Mereka menilai kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di Kaltim masih menjadi prioritas utama.
Pemprov Kaltim memastikan siap membuka informasi pengadaan apabila dibutuhkan serta menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
=======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
