Dari Washington Consensus hingga Pelajaran Asia Timur, Prof. Jomo Kwame Sundaram Mengajak Publik Membaca Ekonomi Melalui Sejarah dan Realitas Masyarakat
Jakarta, NyaringIndonesia.com – Sejak kapan sebuah negara disebut liberal? Apakah liberalisme memiliki satu makna yang berlaku di seluruh dunia? Dan benarkah ada satu resep ekonomi yang bisa menjawab persoalan semua negara?
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi pintu masuk diskusi akademik dalam kuliah umum bertajuk “Sejak Kapan Kita Menjadi Liberal?: Sejarah Ilmu Ekonomi di Asia Tenggara” yang menghadirkan ekonom terkemuka asal Malaysia, Prof. Jomo Kwame Sundaram.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina bekerja sama dengan Megawati Institute.
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Prof. Dr. Ahmad Badawi Saluy, mengatakan pembahasan mengenai sejarah ekonomi liberal di Asia Tenggara menjadi semakin penting untuk memahami perubahan geopolitik sekaligus arah kesejahteraan masyarakat di kawasan.
Menurutnya, sejarah ekonomi bukan sekadar cerita tentang masa lalu. Di balik perjalanan berbagai pemikiran ekonomi, terdapat jejak yang masih membentuk struktur sosial, kebijakan publik, hingga kehidupan masyarakat saat ini.
“Sejarah Ekonomi Liberal di Asia Tenggara adalah hal penting dan sangat krusial bagi lanskap geopolitik dan kesejahteraan kawasan kita, sebagai institusi yang selalu mengedepankan pemikiran kritis dan nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Prof. Badawi.
Ia menegaskan Universitas Paramadina ingin terus menjaga tradisi akademik yang tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mempertanyakan dampaknya terhadap kehidupan nyata.
“Melalui diskusi ini, Program Doktor Universitas Paramadina berkomitmen untuk terus menghidupkan tradisi keilmuan yang tajam dan kritis. Kita ingin melihat bagaimana liberalisasi ekonomi membawa peluang sekaligus tantangan, serta bagaimana kita dapat merumuskan model ekonomi yang tidak hanya efisien secara pasar, tetapi juga berkeadilan sosial bagi masyarakat,” katanya.
Diskusi tersebut dipandu oleh Sekretaris Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Dr. Diin Fitri Ande.
Liberalisme, Istilah yang Tidak Pernah Sesederhana Kedengarannya
Dalam paparannya, Prof. Jomo mengingatkan bahwa liberalisme tidak bisa dipahami sebagai sebuah konsep dengan satu definisi tunggal.
Menurutnya, makna liberalisme selalu bergerak mengikuti konteks sejarah, negara, hingga kepentingan politik yang melingkupinya. Karena itu, masyarakat perlu bersikap kritis setiap kali istilah “liberal” digunakan dalam perdebatan ekonomi maupun kebijakan publik.
“Tidak ada satu liberalisme yang dipersetujui semua orang. Maksud liberalisme itu kabur. Jadi kalau kita dengar istilah liberal, kita mesti tahu siapa yang menggunakannya, apa maksudnya,” tutur Prof. Jomo.
Ia menjelaskan bahwa berbagai pemikiran ekonomi yang berkembang hingga hari ini tidak muncul dari ruang kosong. Kolonialisme, imperialisme, perubahan politik dunia, hingga lahirnya berbagai institusi ekonomi internasional menjadi bagian dari sejarah yang membentuk teori-teori tersebut.
Karena itu, Prof. Jomo mengingatkan bahwa teori yang dianggap berlaku secara universal belum tentu cocok diterapkan secara mentah di semua negara.
Setiap gagasan, menurutnya, lahir dari ruang dan waktu tertentu.
“Ide Tidak Jatuh dari Langit”
Salah satu kritik penting yang disampaikan Prof. Jomo adalah kecenderungan pendidikan ekonomi modern yang terlalu menitikberatkan aspek teknis, namun kurang memberi perhatian terhadap sejarah pemikiran ekonomi.
Padahal, memahami dari mana sebuah gagasan berasal menjadi langkah penting sebelum menjadikannya dasar bagi sebuah kebijakan.
“Ide itu tidak jatuh dari langit. Ini bukan wahyu. Kita mesti berpijak di atas bumi dalam memikirkan kebijakan yang sesuai,” tegasnya.
Prof. Jomo kemudian mengajak peserta melihat perubahan besar dalam paradigma ekonomi dunia sejak akhir dekade 1970-an.
Saat itu, pemikiran Keynesian mulai mendapat kritik, terutama setelah munculnya fenomena stagflasi di sejumlah negara Barat. Situasi tersebut kemudian membuka ruang yang lebih luas bagi gagasan-gagasan yang menekankan mekanisme pasar dan membatasi peran negara dalam ekonomi.
Perubahan arah itu semakin kuat melalui kebijakan yang diasosiasikan dengan pemerintahan Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat.
Deregulasi, pengurangan pajak, liberalisasi perdagangan, serta penyusutan peran negara kemudian menjadi bagian dari arus besar pemikiran ekonomi yang menyebar ke berbagai negara, termasuk negara-negara berkembang.
Washington Consensus Bukan Satu-satunya Jalan
Prof. Jomo juga membahas kemunculan Washington Consensus, yang berkembang dari kesamaan pandangan sejumlah lembaga dan institusi ekonomi internasional, termasuk IMF, Bank Dunia, dan US Treasury.
Berbagai kebijakan stabilisasi serta penyesuaian struktural kemudian diterapkan di banyak negara berkembang. Namun, hasilnya tidak selalu sama.
Menurut Prof. Jomo, pengalaman berbagai kawasan justru menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi memiliki jalan yang beragam.
Asia Timur menjadi salah satu contoh penting.
Jepang, Korea Selatan, Taiwan, hingga Tiongkok menunjukkan bahwa pertumbuhan dan industrialisasi tidak selalu dicapai dengan mengurangi peran negara. Dalam sejumlah pengalaman tersebut, negara justru memainkan peran strategis dalam mendorong pembangunan industri dan transformasi ekonomi.
Ketika muncul pertanyaan mengenai kemungkinan membangun sebuah “konsensus baru” dari negara-negara Global South sebagai alternatif terhadap Washington Consensus, Prof. Jomo memilih untuk tidak menawarkan formula tunggal.
Baginya, persoalan ekonomi terlalu kompleks untuk dijawab dengan satu resep universal.
“Kebijakan ekonomi yang tepat sepatutnya berakar umbi dalam konteksnya. Tidak ada satu dasar yang sesuai untuk semua negeri, apalagi di dunia ketiga,” katanya.
Ia menekankan bahwa setiap negara memiliki sejarah, struktur ekonomi, institusi, dan posisi geopolitik yang berbeda.
Karena itu, pengalaman negara lain dapat menjadi bahan pembelajaran, tetapi tidak seharusnya ditiru tanpa mempertimbangkan kondisi lokal.
“Kita harus belajar dari India, kita harus belajar dari mana-mana saja. Tetapi itu tidak bermakna bahwa apa yang dilakukan Cina atau India sesuai bagi kita semua,” serunya.
Pertumbuhan Tinggi, Tapi Apakah Rakyat Ikut Sejahtera?
Pertanyaan mengenai siapa yang menikmati hasil pembangunan menjadi salah satu perhatian utama dalam pemikiran Prof. Jomo.
Saat membahas liberalisasi ekonomi India sejak 1991, ia mengakui bahwa negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Namun, pertumbuhan tinggi, menurutnya, tidak otomatis berarti seluruh masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan.
“Kalau kita lihat dari segi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, tidak boleh dinafikan India telah tumbuh. Tetapi kalau kita lihat dari segi nasib orang biasa, ceritanya lain sekali,” ujarnya.
Pesan yang ingin disampaikan Prof. Jomo cukup jelas: angka pertumbuhan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.
Kebijakan ekonomi juga harus diuji melalui dampaknya terhadap kehidupan masyarakat luas.
Ia mengingatkan bahwa liberalisasi dapat membuka peluang besar, tetapi peluang tersebut sering kali lebih mudah dimanfaatkan oleh kelompok yang telah memiliki modal dan akses.
Karena itu, persoalan distribusi manfaat pembangunan tidak boleh dikesampingkan.
“Perkembangan ekonomi sepatutnya memberi manfaat kepada orang ramai. Itu sepatutnya menjadi prioritas,” tegasnya.
Tidak Ada “Magic Bullet” dalam Ekonomi
Bagi Prof. Jomo, pengalaman Tiongkok, India, Brasil, Jepang, maupun negara-negara Asia Timur memang penting untuk dipelajari.
Namun, tidak satu pun dari pengalaman tersebut dapat dianggap sebagai jawaban ajaib bagi seluruh negara.
Setiap model pembangunan memiliki latar sejarah dan kondisi yang berbeda.
“Belajar daripada India, belajar dari mana-mana saja, tetapi jangan menganggap ini semua memberi apa yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai ‘magic bullet’,” tuturnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan ekonomi seharusnya tidak lahir dari kebiasaan menyalin keberhasilan negara lain.
Belajar, membandingkan, dan mengambil inspirasi memang penting. Namun, keputusan akhir tetap harus berpijak pada kebutuhan dan kondisi masyarakat di negara masing-masing.
Indonesia dan Asia Tenggara Perlu Membaca Konteksnya Sendiri
Dalam konteks Indonesia dan Asia Tenggara, pendekatan berbasis konteks menjadi semakin relevan.
Setiap negara di kawasan memiliki pengalaman kolonial yang berbeda, sistem politik yang berbeda, institusi yang berbeda, serta tradisi intelektual yang juga tidak sama.
Prof. Jomo menjelaskan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi Indonesia turut dipengaruhi oleh jaringan pendidikan internasional.
Pengaruh universitas dan pusat pemikiran dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan berbagai negara lainnya ikut membentuk cara para pemikir dan pembuat kebijakan memahami ekonomi.
Hal tersebut menunjukkan bahwa sejarah pendidikan dan jaringan intelektual memiliki pengaruh besar terhadap arah pemikiran sebuah bangsa.
Melalui kuliah umum ini, Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina kembali menegaskan pentingnya ruang akademik yang terbuka terhadap perbedaan pandangan.
Diskusi mengenai liberalisme, sejarah ekonomi, dan pembangunan tidak berhenti pada perdebatan tentang teori.
Lebih jauh, diskusi tersebut mengajak masyarakat untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: ekonomi sebenarnya dibangun untuk siapa?
Bagi Prof. Jomo, tidak ada satu jalan yang bisa berlaku bagi semua negara. Tidak ada satu teori yang otomatis menjadi jawaban. Dan tidak ada pertumbuhan ekonomi yang layak disebut berhasil apabila manfaatnya tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Dari situlah pentingnya membaca sejarah, memahami konteks, dan tetap kritis terhadap setiap resep ekonomi yang datang dengan janji solusi universal.
==============
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
