KBB, NyaringIndonesia.com — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan langkah seriusnya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Salah satu langkah nyata adalah melalui kegiatan Diseminasi Hilirisasi Penguatan Pemberantasan Korupsi dan Penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi Aparatur Desa, yang digelar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan aparatur desa.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kepala Inspektorat Daerah KBB, Yadi Azhar, mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memberantas korupsi dari hulu hingga hilir.
“Ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap komitmen Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang Amanah, Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonious,” ujar Yadi Azhar.
Ia menambahkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintahan yang bersih harus dimulai dengan komitmen pribadi setiap aparatur, terutama di tingkat desa yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi bukan hanya seremonial, tetapi juga sebagai pengingat moral agar setiap langkah penyelenggara pemerintahan selalu berorientasi pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas,” tambahnya.
Dokumen tersebut, menurut Yadi, menjadi cermin bagi setiap aparatur untuk tetap berada pada jalur yang benar, menjauhi perilaku koruptif, dan menjaga kepercayaan publik.
“Dokumen ini adalah komitmen bersama agar kita semua menjaga integritas dalam bekerja dan menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Yadi juga menekankan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan.
“Pendekatan yang kami dorong bukan hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Aparatur perlu terus dibina, diarahkan, dan diberi pemahaman agar tidak terjerumus pada perilaku yang bisa merusak karier dan kepercayaan masyarakat,” ungkap Yadi.
Pemkab Bandung Barat, lanjut Yadi, memulai gerakan antikorupsi ini dari desa, karena desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik dan pengelolaan anggaran. Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur desa dapat menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai integritas di lingkungan kerja dan masyarakat.
“Jika desa kuat, maka Bandung Barat akan kuat. Integritas harus menjadi budaya, bukan sekadar slogan. Kami mengajak seluruh aparatur untuk menjadikan nilai amanah dan antikorupsi sebagai panduan kerja sehari-hari,” ujar Yadi.
Ia menegaskan bahwa langkah kecil yang dilakukan dengan integritas akan berdampak besar bagi kemajuan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Dengan semangat ‘Bandung Barat Amanah’, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk menjadikan tata kelola pemerintahan yang bersih bukan hanya sekadar cita-cita, tetapi sebuah keniscayaan yang terus diperjuangkan bersama,” tandas Yadi. (Diskominfotik KBB)
