Wali Kota Cimahi berharap pembangunan dua rumdin bisa mengakhiri pemborosan anggaran sewa tahunan.
CIMAHI, NYARINGINDONESIA.COM – Pemerintah Kota Cimahi berencana membangun rumah dinas (rumdin) bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Program ini bukan sekadar proyek simbolis, melainkan bagian dari upaya efisiensi anggaran jangka panjang.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Selama sekitar 25 tahun, Pemkot Cimahi belum memiliki rumah dinas sendiri. Selama ini, tempat tinggal resmi kepala daerah dan wakilnya masih menggunakan sistem sewa, yang dinilai membebani anggaran daerah setiap tahun.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menjelaskan bahwa pembangunan rumah dinas dilatarbelakangi kebutuhan jangka panjang pemerintah daerah. Menurutnya, memiliki aset sendiri akan jauh lebih hemat dibandingkan terus menyewa.
“Sewa rumah dinas itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan pembangunan ini, ke depan justru akan lebih efisien,” ujar Ngatiyana usai monitoring TKA di SDN Mandiri 5, Kelurahan Cibabat, Senin (20/04/2026).
Ia menambahkan, keberadaan rumah dinas nantinya juga akan memberikan manfaat berkelanjutan bagi kepala daerah berikutnya, sehingga tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran khusus untuk sewa setiap tahun.
Untuk lokasi, pembangunan direncanakan di Jalan Aruman, di atas lahan yang sebelumnya merupakan milik ATR/BPN. Setelah melalui proses administrasi, lahan tersebut kini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah dinas.
Saat ini, proyek masih berada pada tahap awal, yaitu pemadatan lahan. Proses ini diperlukan karena kondisi tanah yang merupakan bekas area persawahan, sehingga membutuhkan penanganan khusus.
“Proses pemadatan memang membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar,” jelasnya.
Adapun total anggaran pembangunan diperkirakan mencapai sekitar Rp13 miliar. Lahan yang tersedia dinilai cukup untuk membangun dua rumah dinas sekaligus, masing-masing untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang akan dibangun berdampingan.
Menurut Ngatiyana, konsep pembangunan yang berdekatan bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjalankan pemerintahan.
“Kami ingin ke depan tidak ada lagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota berjalan sendiri-sendiri. Dengan lokasi yang berdekatan, koordinasi akan lebih mudah,” katanya.
Terkait proses tender, Ngatiyana menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan siapa pun pemenangnya, selama seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur dan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan.
“Siapa pun pemenangnya tidak masalah, yang penting sesuai prosedur dan spesifikasi. Jika tidak sesuai, akan kami minta untuk diperbaiki,” tegasnya.
Di sisi lain, Ngatiyana juga mengimbau awak media agar menyampaikan informasi secara akurat dan berimbang terkait rencana pembangunan tersebut.
“Kami berharap pemberitaan yang disajikan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, sehingga kondusivitas Kota Cimahi tetap terjaga,” harapnya. (Bzo)
======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
