Pemerintah Kota Cimahi terus mendorong peningkatan kualitas layanan pemenuhan gizi melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar pelatihan keamanan pangan bagi 400 relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG
CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Pemerintah Kota Cimahi terus mendorong peningkatan kualitas layanan pemenuhan gizi melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar pelatihan keamanan pangan bagi 400 relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 13–14 April 2026 di Tecnopark Cimahi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pelatihan ini dirancang sebagai fondasi peningkatan kompetensi relawan, yang berperan langsung dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di lapangan. Melalui kegiatan ini, relawan tidak hanya dibekali pemahaman dasar, tetapi juga keterampilan teknis terkait pengelolaan makanan yang aman dan higienis.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati, menegaskan bahwa kualitas program gizi sangat bergantung pada kesiapan para pelaksananya. Menurutnya, penguatan kapasitas menjadi langkah strategis untuk memastikan layanan berjalan sesuai standar.
“Relawan adalah ujung tombak di lapangan. Karena itu, mereka harus dibekali kemampuan yang memadai, tidak hanya soal gizi, tetapi juga keamanan pangan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa program makan bergizi gratis merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, manfaat tersebut hanya dapat tercapai jika kualitas makanan yang disajikan benar-benar terjamin.
“Program ini bukan sekadar membagikan makanan. Kita ingin memastikan makanan yang diberikan aman, sehat, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat,” kata Mulyati.
Pelatihan ini turut melibatkan lintas sektor, seperti Dinas Pendidikan, Dispangtan, serta pengurus SPPG dari berbagai wilayah. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem layanan secara menyeluruh.
Saat ini, jumlah SPPG di Kota Cimahi terus berkembang. Namun, pemenuhan standar operasional masih menjadi perhatian, terutama terkait kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Mulyati menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan tahap awal dalam proses pemenuhan standar tersebut. Setelah kegiatan berlangsung, Dinas Kesehatan akan melakukan pendampingan lanjutan melalui inspeksi langsung ke setiap unit.
“Setelah pelatihan, kami akan turun langsung melakukan pemeriksaan. Mulai dari sampel makanan, kebersihan peralatan, hingga kualitas air yang digunakan,” jelasnya.
Pengujian tersebut akan dilakukan secara komprehensif, termasuk melalui laboratorium terakreditasi di Bandung. Selain itu, pengawasan rutin juga akan melibatkan puskesmas untuk memastikan standar yang telah diberikan dapat diterapkan secara konsisten.
Menariknya, pelatihan ini tetap dilaksanakan meskipun tanpa dukungan anggaran dari APBD. Pemerintah daerah mengambil peran dalam pembinaan dan pengawasan, sementara pengelolaan relawan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing SPPG.
“Ini bentuk komitmen kami. Walaupun tanpa anggaran khusus, pembinaan tetap harus berjalan demi menjaga kualitas layanan kepada masyarakat,” tambah Mulyati.
Lebih lanjut , Mulyati menegaskan, pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas relawan serta mampu menjawab tantangan di lapangan..
” Kami pun optimistis, penguatan kompetensi ini akan berdampak langsung pada kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Cimahi.” pengkasnya.(Bzo
