Wakil Wali Kota Cimahi Adithia Yudisthira saat beri keterangan pada mediia di Aula gedung A
CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Pemerintah Kota Cimahi memilih bersikap hati-hati dalam menyikapi kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang akan mulai berlaku pada 2027.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Hingga saat ini, Pemkot belum mengambil keputusan strategis dan lebih memprioritaskan untuk mengikuti arahan pemerintah pusat.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, menegaskan bahwa langkah tergesa-gesa bukan menjadi pilihan di tengah dinamika regulasi yang masih berkembang. Menurutnya, pemerintah daerah akan menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi fiskal yang dimiliki.
“Intinya, Pemkot Cimahi akan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut, lalu disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah,” ujarnya.
Sikap ini diambil untuk menghindari keputusan yang berpotensi berdampak luas, terutama terhadap ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai paling rentan terhadap tekanan anggaran.
“Di tengah ketidakpastian ini, kami mulai memperkuat sistem evaluasi kinerja ASN berbasis digital sebagai langkah antisipatif. Penilaian yang lebih objektif kami harapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan kepegawaian ke depan.” tambahnya.
Selain itu, pemerintah daerah memastikan bahwa hak-hak PPPK tetap dipenuhi selama masa kontrak masih berlangsung, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan dalam waktu dekat.
” Kami menilai kondisi fiskal saat ini masih relatif aman. Namun, perkembangan ke depan tetap akan bergantung pada kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat serta kemampuan keuangan yang akan dibahas dalam tahapan perencanaan.” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Cimahi, Siti Fatonah, menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini masih menunggu kejelasan regulasi turunan dari pemerintah pusat sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
” Saat ini, kami berkomitmen untuk tetap adaptif namun terukur, sembari memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap selaras dengan arah kebijakan nasional.” katanya. (Bzo)
