CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan serta menjaga rata-rata usia sekolah melalui berbagai langkah konkret. Langkah tersebut dilakukan dengan memenuhi komponen dasar pendidikan, seperti buku, alat tulis, dan biaya pendidikan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, menegaskan bahwa pemenuhan komponen dasar pendidikan harus dijaga agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.
“Hal ini didukung oleh pihak legislatif Kota Cimahi melalui penganggaran yang memadai,” ujar Dicky usai memberikan bantuan SPP dan alat tulis sekolah serta penghargaan kepada para juara Festival Bahasa Ibu di Aula Gedung A, Senin (16/12/24).
Dicky juga menyatakan komitmennya untuk terus menjaga standar pelayanan minimal pendidikan. Menurutnya, standar pelayanan ini mencakup dukungan terhadap proses belajar mengajar yang baik, termasuk pemberian bantuan alat tulis dan buku tulis kepada seluruh siswa di Kota Cimahi.
“Peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dengan menekan biaya pengeluaran di bidang pendidikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, bagi masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pemerintah memberikan bantuan biaya SPP guna memastikan mereka tidak putus sekolah.
“Semua ini dilakukan untuk mencerdaskan masyarakat Kota Cimahi, demi mewujudkan harapan cerah menuju generasi emas 2045. Mari manfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya dan teruslah berprestasi,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Ike Hikmawati, anggota DPRD Kota Cimahi, menekankan pentingnya kualitas pendidikan dalam membangun Kota Cimahi yang lebih baik.
“Oleh karena itu, DPRD Kota Cimahi telah mengalokasikan anggaran lebih dari lima miliar rupiah untuk bantuan pendidikan,” ungkap Ike.
Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi dan meningkatkan standar pelayanan pendidikan. Ia juga menjelaskan bahwa tingkat SMP, yang termasuk dalam pendidikan dasar, menjadi tanggung jawab pemerintah dan legislatif.
“Kemarin, Badan Anggaran (Banggar) sudah merencanakan pembangunan lima SMP baru yang saat ini belum memiliki ruang kelas. Kami berharap pada tahun 2025 proses belajar mengajar sudah dapat berjalan lebih baik,” jelasnya.
Ike menambahkan bahwa pihaknya sedang mengupayakan ketersediaan lahan serta melakukan negosiasi untuk mendapatkan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
“Semoga rencana ini dapat segera terealisasi,” tutupnya. (Bzo)