Pemerintah Kota Cimahi mengarahkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk memperkuat sejumlah program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Pemerintah Kota Cimahi mengarahkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk memperkuat sejumlah program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Wali Kota Cimahi Ngatiyana meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat menindaklanjuti perubahan anggaran tersebut. Langkah itu diperlukan agar berbagai agenda pembangunan yang telah disusun dapat terlaksana sesuai target, baik dari sisi waktu maupun sasaran penerima manfaat.
Ia menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, penyesuaian anggaran harus disertai dengan perencanaan yang matang sehingga belanja daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi pembahasan yang dilakukan secara detail dan konstruktif. Kami berharap eksekutif dan legislatif terus bersinergi agar seluruh program yang telah kami rencanakan dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Ngatiyana usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Cimahi. Jum’ at (28/08/26).
Ia menyebutkan, setelah Peraturan Daerah (Perda) Perubahan APBD 2026 disahkan DPRD Kota Cimahi, pemerintah daerah akan menyesuaikan berbagai aspek administrasi maupun teknis pelaksanaan program.
Ngatiyana meminta setiap OPD segera mempersiapkan tindak lanjut sesuai bidang masing-masing. Dengan demikian, perubahan kebijakan anggaran tidak menghambat pelaksanaan program yang telah menjadi prioritas pemerintah daerah.
Untuk arah kebijakan belanja, Pemkot Cimahi menempatkan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan penguatan ekonomi masyarakat sebagai sejumlah bidang yang mendapat perhatian.
“Perubahan APBD 2026 kami arahkan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.
Ngatiyana menegaskan, penggunaan anggaran daerah harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Ia juga meminta seluruh proses pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terukur sehingga dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
“Kami pastikan tidak akan ada kebocoran. Semua pengerjaan harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan perubahan APBD harus mengedepankan pertimbangan yang rasional, penggunaan sumber daya secara efisien, serta ketepatan dalam menentukan sasaran program.
“Fokus utama kami adalah program yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Ngatiyana. (Bzo)
