CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Pemerintah Kota Cimahi kini tengah berupaya keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seiring dengan munculnya wacana pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang diproyeksikan terjadi pada tahun 2026.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Saat ini, Pemkot Cimahi membidik target PAD sebesar Rp71,5 miliar. Namun, kekhawatiran muncul lantaran adanya sinyal pengurangan alokasi dana pusat untuk daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, Mochamad Ronny, menyebutkan bahwa potensi pengurangan dana transfer yang akan diterima Cimahi mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp238 miliar. Angka ini sangat signifikan, terlebih bagi daerah yang memiliki ruang fiskal terbatas seperti Cimahi.
“Dana transfer pusat ke Cimahi diperkirakan akan turun sebesar Rp238 miliar. Ini mencakup berbagai komponen seperti DAU, DAK reguler, DAK tematik, hingga dana insentif fiskal. Penurunan ini jelas berdampak besar terhadap penerimaan daerah,” ungkap Ronny, saat ditemui di kantornya, Kamis (9/10/2025).
Ia menegaskan, kondisi tersebut mendorong Pemkot Cimahi untuk memperkuat basis PAD agar tidak terus bergantung pada kucuran dana pusat.
“Ketika transfer dari pusat mulai menyusut, maka pendapatan lokal harus ditingkatkan secara maksimal. Tujuannya agar kemampuan keuangan daerah naik dan ketergantungan terhadap pusat bisa ditekan,” ujarnya.
Menurut Ronny, jika target PAD Rp71,5 miliar berhasil dikumpulkan hingga akhir tahun, maka target tahun ini bisa tercapai.
“Kita masih harus mengumpulkan sisa pendapatan untuk mencapai target itu sebelum tahun anggaran berakhir,” katanya.
Fenomena pemangkasan dana pusat tidak hanya terjadi di Cimahi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun turut terdampak, dengan potensi pengurangan hingga Rp2,458 triliun. Sebagai ilustrasi, dana bagi hasil pajak dari pusat anjlok drastis dari Rp2,2 triliun menjadi hanya Rp843 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) juga turut dikurangi dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun.
Lebih drastis lagi, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang biasa digunakan untuk proyek infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas publik, dipangkas habis hingga nol. Bahkan DAK non-fisik seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pun ikut terdampak, turun dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.
Ronny mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus cepat beradaptasi dengan situasi fiskal terbaru. Pengetatan anggaran dan efisiensi akan diarahkan pada program-program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Efisiensi harus diarahkan ke program strategis daerah. Meski belum ada instruksi teknis, pasti akan terjadi pengurangan di beberapa pos anggaran,” ujarnya.
Salah satu langkah konkret yang mulai diterapkan Pemkot Cimahi adalah perubahan budaya kerja internal birokrasi. Selain untuk berhemat, transformasi ini juga bertujuan mendorong digitalisasi sistem kerja pemerintahan.
“Kita mulai ubah kebiasaan. Misalnya rapat tanpa konsumsi, lebih banyak pakai platform virtual seperti Zoom, layanan digital, dan surat elektronik. Kalau sudah paperless, belanja kertas pun bisa ditekan,” jelas Ronny.
Meski begitu, ia tak memungkiri bahwa kebijakan efisiensi berpotensi memangkas anggaran untuk program-program sosial, termasuk penanggulangan pengangguran.
“Ketika anggaran dipotong, otomatis program untuk pengurangan pengangguran pun terpangkas, seperti pelatihan kerja, magang, atau program peningkatan keterampilan lainnya,” tambahnya.
Saat ini, angka pengangguran di Kota Cimahi masih berada di sekitar 8 persen. Pemkot secara rutin menargetkan penurunan angka ini setiap tahun.
Situasi fiskal ini menunjukkan bahwa tantangan utama Cimahi bukan hanya soal menjaga neraca APBD tetap seimbang, tetapi juga memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah tekanan keuangan. Pemangkasan dana pusat merupakan sinyal kuat bahwa daerah harus segera bertransformasi menuju kemandirian fiskal.
Upaya penguatan pendapatan daerah melalui pajak, retribusi, serta inovasi berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi sekadar opsi.
Ronny menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa penguatan PAD merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah, bukan hanya Bappenda.
“Tujuan kita bukan hanya menutup kekurangan, tapi membangun sistem pendapatan daerah yang berkelanjutan untuk masa depan Cimahi,” pungkasnya. (Bzo)
==================
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
