CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Pemkot Cimahi terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya daerah, terutama aksara Sunda. Setelah pelatihan aksara Sunda yang digelar DKKC bersama para ahli budaya pada 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan, penggunaan aksara Sunda kini mulai merambah ke pendidikan formal tingkat SMP.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Seiring terbatasnya ruang anggaran, Pemkot Cimahi tengah mendorong kemitraan dengan sektor swasta dan berbagai lembaga lain agar program pemajuan kebudayaan dapat tetap berjalan.
Kepala Bidang Kebudayaan Disbudparpora Kota Cimahi, Raden Lucky Sugih Mauludi, menyebutkan bahwa dunia usaha memiliki peluang besar untuk ikut terlibat dalam pembangunan budaya, mulai dari dukungan pembiayaan, penyelenggaraan program, hingga penyediaan ruang kreatif.
“Kami sangat terbuka menjalin komunikasi dengan berbagai pihak agar peluang kerja sama bisa terwujud lebih mudah,” ucap Lucky baru-baru ini.
Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan kebudayaan Cimahi ke depan bertumpu pada tiga fokus utama: penguatan dokumentasi, sinergi lintas-sektor, serta pemanfaatan optimal sumber daya yang tersedia.
“Dengan pendekatan tersebut, kami menargetkan pembangunan kebudayaan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan dapat menjangkau masyarakat luas tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah,” jelasnya.
Lucky menegaskan kembali bahwa strategi kebudayaan Cimahi di masa mendatang tetap berorientasi pada penguatan dokumen kebudayaan, perluasan kolaborasi, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada.
“Dengan begitu, pembangunan kebudayaan tetap dapat berjalan, meskipun kondisi fiskal cukup menantang,” lanjutnya.
Di sisi lain, Pemkot Cimahi memastikan bahwa sektor kebudayaan tetap menjadi prioritas penting yang tidak boleh terabaikan. Walaupun anggaran semakin ketat, komitmen menjaga kesinambungan program kebudayaan terus diperkuat melalui perencanaan dan kerja sama lintas pihak.
Untuk tahun mendatang, Lucky mengatakan bahwa salah satu fokus utamanya adalah penyempurnaan dokumen perencanaan dan pemetaan kebutuhan kebudayaan di daerah. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga agar ekosistem budaya Cimahi tetap bergerak, meskipun harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan fiskal.
Salah satu dokumen yang kini menjadi perhatian adalah penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Lucky menjelaskan bahwa PPKD bukan hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi menjadi peta jalan yang mengarahkan kebijakan kebudayaan agar konsisten dan terukur.
Penyusunan PPKD sendiri akan melibatkan pemerintah daerah, unsur independen, serta Dewan Kesenian Kota Cimahi (DKKC), sehingga menghasilkan perspektif yang komprehensif dan objektif.
“Walaupun anggaran terbatas, layanan informasi dan perencanaan kebudayaan tidak boleh terhenti. Penyusunan PPKD tetap dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak,” ujarnya, Kamis (11/12/25).
Selain itu, Cimahi juga memperkuat pemanfaatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) sebagai alat pemantau perkembangan kebudayaan daerah. IPK menjadi indikator untuk menilai sejauh mana pelestarian, pengembangan, dan revitalisasi budaya berjalan.
“PPKD dan IPK adalah dua instrumen strategis untuk menjaga arah kebijakan agar tetap stabil meski kondisi anggaran kurang ideal,” tutup Lucky. (Bzo)
