CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Pelayanan kesehatan bagi warga tetap harus berjalan, meskipun pemerintah daerah sedang menghadapi keterbatasan anggaran. Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi tengah mencari alternatif pendanaan di tengah minimnya APBD.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Karenanya, Pemkot Cimahi berencana melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat untuk menemukan solusi terbaik agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan kekhawatirannya jika warga tidak memperoleh pelayanan, terutama untuk tindakan medis yang sangat penting.
“Saya khawatir masyarakat tidak mendapatkan pelayanan, terutama untuk prosedur vital seperti cuci darah dan pengobatan esensial lainnya. Ini menyangkut keselamatan warga, sehingga solusi cepat sangat diperlukan,” ungkap Ngatiyana saat meresmikan TPST Utama, Cimahi Selatan, Selasa (10/02/26).
Ngatiyana berharap, melalui komunikasi intens dengan pemerintah pusat, masalah penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dapat segera diatasi. Dengan demikian, warga kurang mampu tetap bisa menikmati layanan kesehatan secara layak dan berkelanjutan.
Sebelumnya, pemutakhiran data PBI BPJS Kesehatan menjadi sorotan karena banyak warga terdampak kebijakan ini.
Meski tujuan pemutakhiran adalah untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak digunakan oleh pihak yang tidak berhak, kebijakan ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Ngatiyana menyebut, sekitar 19 ribu peserta terdampak kebijakan tersebut, sehingga menjadi fokus perhatian Pemkot Cimahi.
“Ini merupakan tantangan besar bagi kami. Oleh karena itu, kami akan berupaya maksimal demi kepentingan warga,” pungkas Ngatiyana. (Bzo)
