Pemerintah Kota Cimahi mulai memperkuat langkah konkret dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Pemerintah Kota Cimahi mulai memperkuat langkah konkret dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem.
Di tengah tantangan pemulihan ekonomi dan masih terbatasnya daya beli masyarakat, berbagai program intervensi kini diarahkan tidak hanya untuk mengurangi beban pengeluaran warga, tetapi juga meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keterlibatan langsung Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dalam mendorong penyelesaian persoalan kemiskinan hingga ke akar masalah. Pemerintah daerah menilai bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial semata, melainkan harus dibarengi dengan upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi.
Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Totong Solehudin, mengatakan bahwa saat ini pemerintah mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan sasaran program.
” Melalui sistem ini, kami dapat memetakan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi secara lebih tepat dan terukur” kata Totong saat dikonfirmasi. Selasa (02/06/26).
Berdasarkan data terbaru, kelompok yang masuk kategori miskin ekstrem berada pada desil 1 dan desil 2. Di Kota Cimahi, desil 1 tercatat mencakup sekitar 23 ribu kepala keluarga atau lebih dari 70 ribu jiwa.
” Kelompok inilah yang menjadi prioritas utama dalam berbagai program penanganan kemiskinan yang sedang kami siapkan.” tambahnya.
Sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kota Cimahi menggandeng berbagai perangkat daerah untuk merancang program pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat.
” Salah satu yang kami lakukan adalah berkolaborasi dengan Dinas Pangan serta Pertanian guna mengembangkan program berbasis ketahanan pangan yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga.” tandasnya.
Saat ini pemerintah juga tengah mematangkan konsep “Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan Berorientasi Wisata”. Program ini dirancang untuk menciptakan peluang usaha baru sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Melalui konsep tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh sumber penghasilan tambahan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
” Selain menangani aspek ekonomi, kami juga memberi perhatian pada persoalan kemiskinan kultural yang dinilai menjadi salah satu tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan.” tuturnya.
Sementara itu, pemerintah juga terus berupaya membangun kesadaran masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan sosial dan lebih terdorong untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
Menurut Totong, bantuan sosial hanya merupakan instrumen sementara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, arah kebijakan pemerintah saat ini difokuskan pada program-program pemberdayaan yang mampu menciptakan kemandirian jangka panjang bagi keluarga penerima manfaat.
” Melalui berbagai program tersebut kami berharap upaya pengentasan kemiskinan tak hanya mampu menekan angka kemiskinan ekstrem, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.” pungkasnya. (Bzo)
