CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Pilkada serentak akan segera digelar dalam beberapa bulan ke depan, sehingga membutuhkan persiapan matang agar terlaksana dengan baik. Untuk itu, integritas tinggi dalam pelaksanaannya sangat penting agar tidak terjadi kecurangan, termasuk dalam menjaga netralitas para penyelenggaranya.
Pemkot Cimahi melalui Kesbangpol mengadakan pembekalan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi agar menjaga netralitas dalam bekerja dan tidak mendukung salah satu calon dari mana pun. Acara tersebut digelar di Techno Park, dengan penandatanganan komitmen bersama untuk menjaga netralitas ASN dalam menghadapi Pilkada yang segera dilaksanakan.
Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024. “Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024 sangat penting, dengan itu dapat menunjukkan bahwa ASN di Kota Cimahi bekerja secara profesional sesuai dengan peraturan yang ada,” tegas Dicky pada media, Rabu (22/05/24).
Ia menilai perlunya sosialisasi terkait netralitas ASN pada setiap pemilu, mengingat keterikatan ASN pada sumpah jabatan dan aturan sebagai abdi negara. “ASN selalu menjadi perhatian karena mereka perlu komitmen dalam sosialisasi netralitas setiap pemilu, lantaran ASN terikat dengan sumpah jabatan dan aturan sebagai ASN,” imbuhnya.
Dicky menyatakan, Kita harus menjalankan fungsi ASN sebagai pelayan publik yang melakukan kebijakan dan mempersatukan bangsa serta mengedepankan tagline ASN berakhlak, Bangga Melayani Bangsa.
Ia mengingatkan pentingnya perhatian ASN terhadap dua area krusial yang dapat memengaruhi netralitas mereka dalam pemilihan kepala daerah. “Saya mengingatkan ada dua poin yang harus diperhatikan dengan seksama karena bisa menarik atau mewujudkan ketidaknetralan ASN dalam pilkada,” katanya.
Dalam konteks pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan anggaran, Dicky menekankan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. “Dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, saya tetap menjalankan APBD dengan DPA sesuai ketentuan. Karena kita tidak ingin apa yang dilakukan nanti mengarah kepada kepentingan pribadi,” katanya.
Dicky juga menyoroti peran media sosial sebagai area krusial dalam menjaga netralitas ASN. “Media sosial menjadi area yang cukup krusial. ASN harus menghindari tindakan yang tidak mengedepankan persatuan bangsa, terutama dalam postingan pribadi atau yang tidak disaring terlebih dahulu,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa jika terdapat ASN yang dicurigai tidak netral, tindakan administratif akan diambil sesuai dengan hukum etika. “Jika ada ASN yang diduga tidak netral, kami akan mengedepankan tindakan administratif sesuai aturan etika, berupa teguran atau hukuman yang berkategori ringan hingga berat sesuai dengan aturan,” tutupnya.
Pilkada serentak akan segera digelar dalam beberapa bulan ke depan, sehingga membutuhkan persiapan matang agar terlaksana dengan baik. Untuk itu, integritas tinggi dalam pelaksanaannya sangat penting agar tidak terjadi kecurangan, termasuk dalam menjaga netralitas para penyelenggaranya.
Pemkot Cimahi melalui Kesbangpol mengadakan pembekalan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi agar menjaga netralitas dalam bekerja dan tidak mendukung salah satu calon dari mana pun. Acara tersebut digelar di Techno Park, dengan penandatanganan komitmen bersama untuk menjaga netralitas ASN dalam menghadapi Pilkada yang segera dilaksanakan.
Dicky juga menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024. “Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024 sangat penting, dengan itu dapat menunjukkan bahwa ASN di Kota Cimahi bekerja secara profesional sesuai dengan peraturan yang ada,” tegas Dicky.
Ia menilai perlunya sosialisasi terkait netralitas ASN pada setiap pemilu, mengingat keterikatan ASN pada sumpah jabatan dan aturan sebagai abdi negara. “ASN selalu menjadi perhatian karena mereka perlu komitmen dalam sosialisasi netralitas setiap pemilu, lantaran ASN terikat dengan sumpah jabatan dan aturan sebagai ASN,” imbuhnya.
Dicky menyatakan, kita harus menjalankan fungsi ASN sebagai pelayan publik yang melakukan kebijakan dan mempersatukan bangsa serta mengedepankan tagline ASN berakhlak, Bangga Melayani Bangsa.
Dan mengingatkan pentingnya perhatian ASN terhadap dua area krusial yang dapat memengaruhi netralitas mereka dalam pemilihan kepala daerah. “Saya mengingatkan ada dua poin yang harus diperhatikan dengan seksama karena bisa menarik atau mewujudkan ketidaknetralan ASN dalam pilkada,” katanya.
Dalam konteks pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan anggaran, Dicky menekankan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. “Dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, saya tetap menjalankan APBD dengan DPA sesuai ketentuan. Karena kita tidak ingin apa yang dilakukan nanti mengarah kepada kepentingan pribadi,” katanya.
” Media sosial menjadi area yang cukup krusial. ASN harus menghindari tindakan yang tidak mengedepankan persatuan bangsa, terutama dalam postingan pribadi atau yang tidak disaring terlebih dahulu,” ucapnya.
Oleh karena itu Dicky menegaskan jika terdapat ASN yang dicurigai tidak netral, tindakan administratif akan diambil sesuai dengan hukum etika. “Jika ada ASN yang diduga tidak netral, kami akan mengedepankan tindakan administratif sesuai aturan etika, berupa teguran atau hukuman yang berkategori ringan hingga berat sesuai dengan aturan,” tutupnya.
