Bandung, NyaringIndonesia.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menaikkan secara signifikan alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur dan kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat peran belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa peningkatan belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara lebih optimal.
“Ini angka yang tinggi, Rp 2,1 triliun, kenaikannya ekstrem. Tapi ini bentuk komitmen Pemprov terhadap sektor strategis,” ujar Herman dalam acara PressTalk di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/9/2025).
Dalam rincian APBD-P 2025, anggaran infrastruktur meningkat tajam menjadi Rp 4,9 triliun, naik dari sebelumnya Rp 2,1 triliun. Sementara itu, anggaran untuk sektor kesehatan turut naik menjadi Rp 2,5 triliun, atau bertambah sekitar Rp 81,3 miliar.
Adapun sektor lain yang turut mendapat penambahan alokasi anggaran adalah ketahanan pangan, yang naik Rp 64,2 miliar menjadi Rp 767 miliar, serta pendidikan, yang meningkat Rp 120 miliar menjadi total Rp 11,3 triliun.
“Seluruhnya menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Dari data ini, terlihat keseriusan kami dalam membenahi layanan publik secara terukur dan nyata,” lanjut Herman.
Untuk membiayai lonjakan belanja tersebut, Pemprov Jabar mengandalkan pendapatan dari sektor perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dengan target gabungan mencapai Rp 9,7 triliun.
Secara rinci, target PKB dipatok sebesar Rp 6,2 triliun, sedangkan BBNKB ditargetkan menyumbang Rp 3,5 triliun. Total pendapatan daerah secara keseluruhan diproyeksikan mencapai Rp 31 triliun.
“Target ini memang sangat progresif, tapi pelayanan publik tidak bisa berhenti. Kami ingin menjaga momentum ekonomi dengan belanja yang produktif,” tegas Herman.
Meski demikian, Pemprov Jabar juga mengakui adanya tantangan dalam optimalisasi pendapatan pajak, terutama akibat meningkatnya adopsi kendaraan listrik yang saat ini belum dikenakan pajak kendaraan bermotor secara penuh.
“Soalnya penggunaan kendaraan listrik meningkat, dan dari situ kami belum mendapat pemasukan signifikan. Ini harus kami mitigasi secara maksimal,” kata Herman.
Pemprov Jabar tengah menyiapkan berbagai langkah penyesuaian agar penerimaan daerah tetap terjaga di tengah transisi menuju kendaraan ramah lingkungan.
==================
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
