Ridwan Kamil menjelaskan bahwa penanganan masalah di Parung Panjang membutuhkan waktu dan kerjasama dari berbagai sektor. “Kalau itu kita bisa lakukan maka saya yakin secara pelan-pelan, persoalan yang ada di Parung Panjang bisa kita atasi, tapi butuh waktu,” ujarnya. Gubernur menekankan bahwa penyelesaian masalah tersebut tidak dapat diemban hanya oleh pemerintah, melainkan juga memerlukan dukungan dari swasta dan pihak terkait.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Transporter Tangerang-Bogor (ATTB), Asep Fadhlan, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana penutupan tambang ilegal. Menurutnya, tindakan tersebut dapat berdampak pada pengurangan jumlah karyawan di perusahaan tambang. “Tidak sepakat, karena akan berdampak mengurangi karyawan. Produksi berkurang, berdampak pada karyawan juga akan berkurang. Karena tidak terpenuhi,” ungkapnya.
