Dari Kiri Moderator talkshow, Kadis PUPR Kota Cimahi, Kantah Cimahi, Andihi Pratama Putra. Penguatan data dinilai sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan kota yang terarah dan minim konflik
CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Kebutuhan akan sistem informasi pertanahan yang kuat dan terintegrasi menjadi sorotan utama dalam talkshow yang digelar Kelompok Kerja Jurnalis Wartawan Indonesia (JWI) Kota Cimahi di Hotel Tjimahi, Rabu (08/04/26).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Penguatan data dinilai sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan kota yang terarah dan minim konflik.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiatmoko, Kepala Dinas PUPR Wilman Sugiansyah, serta Kepala Kantor Pertanahan Cimahi Andhi Pratama Putra. Diskusi menekankan bahwa tanpa sistem informasi yang solid, perencanaan tata ruang berisiko tidak sinkron dan sulit diimplementasikan.
Kepala Kantor Pertanahan Cimahi, Andhi Pratama Putra, menegaskan bahwa penguatan land information system menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya kompleksitas pembangunan kota.
“Sistem informasi pertanahan itu menjadi dasar. Tanpa data yang akurat dan terintegrasi, sulit bagi kita untuk merencanakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sistem informasi pertanahan tidak hanya berfungsi sebagai basis data, tetapi juga sebagai alat integrasi lintas sektor yang menghubungkan berbagai kepentingan, mulai dari perencanaan tata ruang hingga investasi.
“Melalui sistem yang terintegrasi, semua pihak bisa mengakses data yang sama. Ini penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan meminimalkan potensi konflik pertanahan,” kata Andhi.
Menurutnya, ketersediaan data yang valid dan terkoneksi akan mempercepat proses pengambilan keputusan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan lahan.
“Kalau datanya sudah kuat, maka perencanaan akan lebih mudah, investasi juga lebih percaya diri masuk karena ada kepastian informasi,” tambahnya.
Selain itu, penguatan sistem informasi juga dinilai berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik di bidang pertanahan. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas terkait status dan pemanfaatan tanah tanpa proses yang berbelit.
Andhi menegaskan bahwa upaya ini memerlukan kolaborasi lintas sektor, karena data pertanahan berkaitan erat dengan berbagai instansi, termasuk pemerintah daerah.
“Ini bukan kerja satu pihak. Sistem informasi pertanahan harus dibangun bersama agar benar-benar terintegrasi dan bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ungkapnya.
Ia juga mengaskan bahwa penguatan sistem informasi pertanahan diposisikan sebagai elemen krusial dalam pembangunan kota modern.
“Dengan data yang akurat, transparan, dan terintegrasi, Cimahi diharapkan mampu mewujudkan tata ruang yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan.” pungkasnya. (Bzo)
