Perjalanan Cimahi: Dari Kota Administratif Pertama hingga Menjadi Kota Otonom

Cimahi
Alun-alun Kota Cimahi

CIMAHI, Nyaringindonesia.com – Pada tanggal 29 Januari 1976, Cimahi resmi meraih status kota administratif melalui Peraturan Presiden No.29 Tahun 1975.

Keputusan ini menjadikan Cimahi sebagai kota administratif pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia.

Sebagai kota administratif, Cimahi memiliki tujuan administrasi dan pelayanan publik. Wali Kota Administratif Cimahi dipilih dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bandung, tanpa melalui pemilihan umum.

Saat itu, Cimahi masih menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Bandung dengan luas mencapai 4.025 hektare.

Sebelum mendapatkan status sebagai kota administratif, Cimahi pada tahun 1962 hanya merupakan kecamatan di kawedanaan Cimahi, bersama dengan Padalarang, Batujajar, dan Cipatat.

Pada tahun 2001, Cimahi mengalami pemekaran dan menjadi kota otonom sesuai dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2001.

Tanggal 21 Juni 2001 kemudian diakui sebagai hari lahir resmi Cimahi, yang masih diperingati hingga sekarang.

Walaupun berusia 23 tahun sebagai kota otonom, Cimahi memiliki sejarah yang panjang. Pada zaman penjajahan Belanda, Gubernur Jenderal Willem Daendels mendirikan pos penjagaan di Cimahi pada tahun 1811, saat membangun Jalan Anyer-Panarukan. Tempat ini kini dikenal sebagai Alun-alun Cimahi.

Stasiun kereta api Cimahi juga menjadi salah satu bangunan tertua di wilayah ini, awalnya merupakan halte yang dibuka pada 17 Mei 1884.

Fasilitas militer memainkan peran penting dalam perkembangan Cimahi, dan kota ini dijuluki sebagai “kota militer” karena banyaknya fasilitas militer yang dibangun sejak tahun 1886, mencapai 60% dari luas wilayah kota.

Sejak mendapatkan status sebagai daerah otonom, Cimahi terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Cimahi Selatan, Cimahi Tengah, dan Cimahi Utara, dengan total 15 kelurahan.

Dengan sejarah dan perkembangan yang unik, Cimahi terus menjadi bagian penting dari peta perkotaan di Indonesia.

Berita Utama

Scroll to Top