Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, menilai tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, peningkatan kebutuhan belanja daerah harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
CIMAHI, NuaringIndonesia.com – Kondisi fiskal yang dihadapi Kota Cimahi saat ini dinilai menuntut respons cepat dari pemerintah daerah melalui berbagai inovasi jangka pendek untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah.
Langkah tersebut dianggap penting agar pemerintah tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan program pembangunan, pelayanan publik, serta merealisasikan berbagai agenda prioritas kepala daerah.
Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, menilai tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, peningkatan kebutuhan belanja daerah harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
“Kota Cimahi harus segera melakukan berbagai inovasi dalam jangka pendek. Jika berbicara dalam perspektif jangka panjang, kondisi ini harus benar-benar diperhitungkan karena akan berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah,” kata Arlan, Sabtu (20/6/2026).
Arlan menjelaskan, salah satu tantangan yang perlu diantisipasi adalah meningkatnya kebutuhan belanja aparatur, termasuk yang berkaitan dengan Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, menurut dia, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah aparatur, melainkan bagaimana pemerintah mampu mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan produktif.
“Jumlah THL dan PPPK bukan satu-satunya persoalan karena semuanya telah melalui perhitungan tertentu. Yang menjadi kunci adalah bagaimana aparatur yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga menghasilkan kinerja yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan,” ujarnya.
Arlan menegaskan, Pemerintah Kota Cimahi perlu menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berbagai langkah penghematan dapat dilakukan, namun tidak boleh berdampak pada berkurangnya fungsi pelayanan publik maupun jalannya roda pemerintahan.
Lebih jauh, ia menilai pemerintah daerah perlu mulai mengubah paradigma dalam mengelola pendapatan. Ketergantungan pada sumber penerimaan yang selama ini ada dinilai tidak cukup untuk menjawab kebutuhan belanja yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Menurutnya, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi fokus utama. Selain itu, pemerintah juga perlu merancang berbagai strategi inovatif untuk membuka peluang sumber-sumber pendapatan baru yang sah, produktif, dan berkelanjutan.
“Bagaimana PAD bisa ditingkatkan, atau bagaimana pemerintah mampu menciptakan strategi-strategi baru untuk memperoleh sumber pendapatan di luar yang selama ini sudah berjalan, itu yang harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Meski menghadapi tantangan fiskal, Arlan menilai Kota Cimahi masih memiliki peluang untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Namun, hal tersebut hanya dapat dicapai apabila pemerintah mampu melakukan penyesuaian kebijakan secara cepat, memperkuat kapasitas pendapatan, serta memastikan setiap belanja daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan komitmen politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.
” Program-program prioritas yang telah dijanjikan kepala daerah tetap harus diwujudkan melalui perencanaan yang realistis dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif.” tutupnya. (Bzo)
